Indonesia saat ini menghadapi tantangan berat dalam menangani sampah, yang mencapai 64 juta ton per tahun, termasuk 3,2 juta ton sampah plastik, di mana 1,3 juta ton di antaranya berakhir di laut.
Berbagai hasil studi bahkan mendapati bahwa Indonesia adalah pencemar sampah plastik nomor dua terbesar di dunia setelah China. Tak heran jika pemerintah Indonesia menempatkan pengelolaan laut yang berkelanjutan, penanganan sampah di laut dan pengelolaan sampah secara umum sebagai prioritas kebijakan.
Dalam pertemuan G20 Juli lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan tekadnya bahwa selambat-lambatnya pada 2022, Indonesia akan mengurangi jumlah sampah hingga 30 persen dan mengurangi sampah plastik laut hingga 70 persen. Target ini akan dapat dicapai melalui penerapan beragam inisiatif, seperti Program Pengelolaan Limbah Padat Nasional (NSWM), Agenda Laut Nasional, dan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik.
Menanggapi rencana itu, pemerintah provinsi Jakarta mengajak Norwegia dan Denmark mengatasi persoalan tersebut. Dalam sambutannya saat berkunjung ke Pintu Air Manggarai di Jakarta Selatan, Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Selasa ( 30/1) mengatakan sampah adalah masalah kita semua. Sebagai ibu kota, Jakarta menghasilkan sekitar tujuh ribu ton sampah per hari. Per November 2017, Jakarta menghasilkan sekitar 2,3 juta ton sampah setahun, termasuk 54 persen sampah organik dan 14 persen sampah plastik.
Penanganan sampah ini, ujar Anies, memerlukan peran aktif warga. Saat ini, tambah Anies, Indonesia masih dalam tahap 2.0 – yaitu tahap di mana pemerintah daerah “dinilai” sebagai penyedia jasa, warga membuang sampah, pasukan oranye membersihkan. Anies mengatakan pihaknya ingin menuju ke tahap 3.0 – yaitu tahap di mana warga berperan aktif menjaga lingkungan dengan cara bergotong royong, bekerja bakti, dan berani menegur apabila ada yang membuang sampah sembarangan.
"Tantangan utamanya adalah justru membereskan di hulunya, dari mulai kebiasaan untuk menggunakan bahan-bahan yang sesedikit mungkin menghasilkan sampah. Kemudian ketika memanfaatkannya seoptimal mungkin sehingga menghasilkan sedikit residu yang tertinggal. Dan ketika ada sisa yang tertinggal, maka residu itu dibuang di tempat yang seharusnya agar sebagian bisa dimanfaatkan kembali," ujar Anies.
Pada kesempatan itu, Anies juga mencanangkan “gerakan gerebek sampah”, yakni datang dan membersihkan sampah beramai-ramai. Pemerintah Jakarta, tegas Anies, berkomitmen serius mengurangi sampah di ibu kota.
Dalam kunjungan tersebut hadir pula Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Havas Oegroseno, World Bank Country Director Rodrigo A. Chaves, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Vegard Kalee, dan Duta Besar Denmark untuk Indonesia Rasmus A. Kristensen. Mereka yang hadir sempat menyaksikan bagaimana sebuah forklift membersihkan sampah di Kali Manggarai.
Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Havas Oegroseno mengatakan biaya standar internasional pengelolaan sampah adalah US$ 15 per orang per tahun.
"Dan itu menjadi jawaban mengapa di Indonesia masih banyak kekurangan dalam pengelolaan sampah. Rata-rata di Indonesia anggaran pengelolaan sampah dari semua kabupaten dan kota adalah US$ 6 per orang per tahun," tutur Havas.
Oleh karena itu, perlu ada kerja sama erat antar sektor dan lembaga untuk memperkuat kebijakan terkait. Dia menambahkan pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengalokasikan US$ 1 miliar selama lima tahun ke depan dengan dukungan dana tambahan dari berbagai mitra pembangunan lainnya – termasuk Bank Dunia – untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di berbagai kota pesisir di Indonesia, termasuk Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama, World Bank Country Director Rodrigo A. Chaves mengungkapkan pentingnya pengelolaan limbah padat di daerah perkotaan dan pesisir karena hal ini dapat secara langsung mengurangi kebocoran limbah ke laut dan jalur air lainnya. Menurutnya, berdasarkan hasil studi Bank Dunia, sekitar 80 persen kebocoran limbah ke laut berasal dari sampah di daratan yang tidak terambil atau terkelola dengan baik. Setiap warga negara Indonesia menurutnya harus bertanggung jawab atas rata-rata satu kilogram sampah plastik per tahun.
Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Ismawa Aji, sebelum tahun 2012 ditemukan sekitar 70 ton sampah per hari yang tersangkut di Pintu Air Manggarai, dan harus dibersihkan dan diangkut dengan menggunakan lima hingga delapan truk sampah. Untuk membersihkan kali, waduk, danau, dan pesisir pantai, pemerintah propinsi Jakarta menerjunkan 4.150 personel pasukan oranye untuk bekerja delapan jam sehari. Juga menempatkan sekitar seratus alat berat di semua sungai, waduk, dan kali di Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu.
Namun, Ismawa mengatakan sebagai upaya untuk mendidik masyarakat, pasukan oranye mulai membagikan karung kepada warga yang tinggal di bantaran kali, sehingga mereka tidak lagi membuang sampah ke kali. Nantinya karung-karung berisi sampah tersebut dikumpulkan oleh pasukan oranye.
Sementara itu, Aktivis Lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dwi Sawung menilai selama ini penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah masih menggunakan metode lama yaitu kumpul, angkut dan buang. Sampah yang dikumpulkan termasuk dari sungai dibuang di Bantar Gebang (tempat pembuangan akhir atau TPA) tanpa diolah sama sekali
Padahal tambahnya kalau melihat di Undang-undang tentang persampahan, pemerintah seharusnya melakukan pengurangan dari sumber dan kemudian di TPA-nya melakukan pengelolaan sampah dan tidak hanya ditumpuk saja.
"Langkah pertama misalnya memisahkan sampah dimulai dari pengangkutannya juga dipisahkan, misalnya sampah plastiknya bisa didaur ulang dan sampah organiknya bisa dikompos di tempat tertentu tapi yang utama sistemnya dulu dibangun betul-betul ada pemisahan pengangkutan, tidak seperti sekarang semua pengangkutannya semua dicampur begitu saja. Kemudian ada pelarangan terhadap sampah-sampah tertentu yang sangat sulit diolah misalnya Styrofoam dilarang, plastik sekali pakai dibatasi tidak bisa langsung dipakai begitu saja," ungkap Sawung.
Dalam rangka mengurangi limbah plastik, pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan kantong plastik berbayar, namun kebijakan itu tidak terlalu berjalan efektif. [fw/em]
