Hal tersebut disampaikan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Blake, dalam sebuah forum diskusi bertema Evolving Multilateral Coalition against ISIS, yang diadakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia, Selasa (8/12) sore di Jakarta.
"Amerika Serikat percaya bahwa kita perlu mengambil inisiatif setelah gelombang serangan terbaru oleh ISIS... dan menggunakan momen solidaritas internasional ini untuk mendorong upaya terpadu guna mengakhiri konflik dan mengalahkan ISIS," ujar Blake.
Forum diskusi juga dihadiri oleh Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Corrine Breuzze, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Indonesia, Saud Usman Nasution.
Aksi teror dari kelompok ISIS yang meningkat akhir-akhir ini, menggugah dunia internasional untuk mengambil tindakan tegas terhadap kelompok ISIS.
Menurut Kepala BNPT, saat ini jumlah WNI yang bergabung dengan ISIS tercatat sebanyak 384 orang. sedangkan yang telah dipulangkan sebanyak 169 orang.
Namun, terhadap WNI yang bergabung dengan ISIS ini, kepala BNPT menyatakan tidak dapat mengambil tindakan hukum, seperti mencabut status kewarganegaraannya.
Saud Usman mengatakan, “Mereka ini bergabung dengan khilafah.. bukan negara.. kita bicara undang-undang.. jadi kita tidak bisa menerapkan pencabutan kewarganegaraan terhadap mereka.”
Untuk itu BNPT mendorong pemerintah untuk melakukan revisi undang-undang terorisme, agar dapat menindak tegas warga Indonesia yang bergabung dengan ISIS.
Selain dengan penegakan hukum, BNPT juga melakukan deradikalisasi untuk merubah pola pikir radikal dari para pelaku terorisme di Indonesia.
Sementara itu, Imam Mesjid New York, Shamsi Ali menilai, radikalisme harus diberantas dari akarnya.
"Adanya radikalisme itu karena punya akar.. salah satu akar yang terpenting itu adalah ketidakadilan…oleh sebab itu yang penting diperhatikan adalah bagaimana membangun sistem yang adil.. memperhatikan orang-orang yang tak punya, orang-orang yang lemah.. yang memerlukan pembelaan.. jangan selalu orang-orang yang punya kepentingan dikedepankan,” papar Shamsi Ali.
Shamsi Ali juga menambahkan, ulama-ulama di Indonesia perlu dilibatkan untuk dapat memberikan penafsiran-penafsiran keagamaan yang lebih moderat dan inklusif.
