Pemimpin senior militer AS mengatakan militan Sunni yang terus mendekati Baghdad tidak memiliki cukup tentara dan pasukan keamanan Irak bisa melindungi ibukota jika diserang. Para pejabat Amerika mengatakan, Amerika belum akan memberikan bantuan untuk melawan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah dan sekitarnya (ISIS).
Serangan terjadi cepat dan luar biasa - militan yang berjuang di bawah panji-panji ISIS merebut kota demi kota di Irak utara.
Kini, mereka menghadapi lebih banyak perlawanan di tempat-tempat lain seperti Tikrit. Jenderal tertinggi AS Martin Dempsey mengatakan tampaknya jangkauan mereka mulai melemah.
“Pasukan ISIS semakin tipis, kesulitan mengendalikan kawasan-kawasan yang mereka rebut, dan kesulitan mengatur jalur-jalur logistik serta komunikasinya,” kata Jenderal Dempsey.
Ini memberi waktu pasukan keamanan Irak untuk lebih bersiap.
“Pasukan Keamanan Irak (ISF) menguat, mereka mampu mempertahankan Baghdad, tapi mereka akan kesulitan untuk menyerang, terutama karena kesulitan logistic,” lanjut Dempsey.
Tetapi meskipun Irak menggunakan pesawat dari Rusia dan Iran untuk memperluas perlawanannya terhadap ISIS, pejabat-pejabat Irak kecewa bantuan dari AS belum kunjung tiba, walaupun hampir 200 penasihat militer telah datang dan kapal-kapal AS mengawasi dari Teluk Persia.
Analis Jessica Lewis dari Institute Study of War mengatakan mungkin ada alasan untuk khawatir, bahkan tentang nasib kota Baghdad. ”Menurut saya sangat mungkin ISIS melakukan serangan di tempat-tempat yang jauh, untuk mengalihkan perhatian atau memancing pasukan Irak sehingga ibukota Baghdad menjadi lebih rentan,” kata Jessica Lewis.
Tindakan AS baru-baru ini juga menunjukkan kekhawatiran meningkat di Washington – dengan mengirim pasukan tambahan ke Irak untuk mengamankan kedutaan Amerika dan bandara, yang didukung helikopter serbu Apache.
Menteri Pertahanan AS Chuck Hagel mengatakan, “Kami membantu para diplomat Amerika dalam bekerja sama dengan pemimpin politik Sunni, Kurdi, dan Syiah yang sedang berusaha membentuk pemerintahan persatuan nasional yang inklusif.”
Para pejabat militer AS berkeras pemerintahan yang inklusif adalah cara yang paling efektif bagi Irak untuk menghadapi kebrutalan ISIS. Kata mereka tanpa kemajuan politik, "masa depan Irak cukup suram."
