Selama setengah abad, bekas kedutaan besar Amerika di Havana telah menjadi simbol hubungan yang membeku antara Washington dan pemerintah komunis Kuba.
Hari Rabu (1/7) di Taman Mawar Gedung Putih, Presiden Obama secara resmi mengumumkan pencairan hubungan tersebut.
"Setahun silam, tampaknya mustahil Amerika Serikat akan kembali mengibarkan benderanya di kedutaan besar di Havana. Inilah perubahan yang terjadi," kata Presiden Obama.
Para pengritik di Kongres Amerika dan sebagian warga Kuba di pengasingan menyatakan, dimulainya kembali hubungan itu merupakan konsesi bagi pemerintah yang menolak untuk berubah.
Polisi Kuba terus menangkapi para aktivis HAM dan bagi kebanyakan warga Kuba, Internet sangat dibatasi. Presiden Obama meyakini keterlibatan Amerika di Kuba akan mendorong liberalisasi.
"Tak seorang pun memperkirakan Kuba akan berubah dalam sekejap. Tetapi, saya yakin bahwa keterlibatan Amerika, melalui kedutaan, bisnis dan yang terpenting, melalui rakyat kita, adalah cara terbaik untuk memajukan kepentingan dan dukungan kita bagi demokrasi dan hak asasi," lanjut Presiden Obama.
Selama ini, banyak kalangan di Amerika Latin mengritik Amerika Serikat karena mendukung negara-negara penindas di kawasan itu.
Dengan kuatnya keinginan Amerika untuk meluaskan pengaruhnya terhadap Kuba, Frank Calzón, direktur Center for a Free Cuba, mengatakan, Presiden Obama tanpa sengaja bisa jadi memunculkan citra yang sebetulnya ingin ia hindari.
"Saya khawatir presiden akan terpaksa terbiasa melihat fotonya bersama Raul Castro ada di antara sekumpulan foto dengan para diktator Amerika Latin," kata Frank Calzón,.
Meskipun dikritik, perubahan terus berjalan. Obama berencana mengutus Menteri Luar Negeri John Kerry ke Havana untuk mengibarkan bendera Amerika dan secara resmi membuka kedutaan besar akhir bulan ini.
Upaya pemerintahan Obama untuk membangun kembali hubungan diplomatik dengan Kuba diperkirakan akan ditentang keras oleh fraksi Republik yang menguasai Kongres, khususnya yang berkaitan dengan militer Kuba.
Pekan lalu saja, Devin Nunes, ketua Komisi Pemilih Tetap bidang intelijen di DPR, mengajukan rancangan undang-undang yang akan melarang warga Amerika terlibat dalam transaksi keuangan apapun dengan militer Kuba, Kementerian Dalam Negeri Kuba, atau entitas apapun yang dikontrol militer maupun kementerian tersebut.
Legislasi tersebut dimaksudkan untuk “memastikan bahwa rakyat Kuba, bukannya aparat keamanan penindas rezim Castro, mendapat manfaat dari meningkatnya perdagangan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintahan Obama untuk menormalisasi hubungan Amerika-Kuba.”
Rancangan tersebut mendapat dukungan cukup besar dari para anggota partai Republik di DPR, termasuk di antaranya Mac Thornberry, Ketua Komisi Angkatan Bersenjata.
Para pemimpin di DPR dan Senat juga telah mengajukan legislasi yang melarang rakyat Amerika melakukan transaksi finansial dengan militer Kuba, termasuk di antaranya transaksi sederhana seperti membayar tagihan hotel.
Senator Marco Rubio, Ketua Subkomisi Belahan Bumi Barat di Komisi Hubungan Luar Negeri Senat, baru-baru ini mengajukan legislasi semacam itu. Ia mengatakan, banyak bisnis perjalanan di Kuba dikendalikan oleh militer yang mendapat keuntungan dari industri yang sedang marak ini.
