WASHINGTON DC —
Pemerintah AS berniat untuk bekerja sama dengan pemerintah persatuan Palestina yang baru, termasuk memberi dan meneruskan pemberian bantuan. Namun, pemerintah AS juga akan menilai pemerintah itu dari tindakannya dan menyesuaikan pendekatannya. Menurut seorang pakar Timur Tengah, walau kedua faksi Palestina mendapat manfaat, kebijakan ini tidak akan menyumbang pada usaha memajukan proses perdamaian, yang kini buntu, dalam waktu dekat.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Jen Psaki dalam jumpa pers hari Senin (2/6) mengatakan pemerintah teknokrat sementara yang diumumkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas tidak mencakup menteri-menteri yang berafiliasi dengan kelompok Muslim Hamas, yang menguasai Jalur Gaza dan yang oleh Amerika dianggap organisasi teroris.
"Ke depannya, kami akan menilai pemerintah ini dari tindakan-tindakannya. Berdasar apa yang kami kini ketahui, kami bermaksud bekerja sama dengan pemerintah ini, tapi kami akan mengawasi dengan cermat guna memastikan bahwa pemerintah ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang hari ini ditegaskan Presiden Abbas,” kata Psaki.
Seorang reporter menayakan, "Ketika Anda mengatakan, berdasar apa yang yang Anda kini ketahui, Anda bermaksud untuk bekerja sama dengan pemerintah ini, apakah itu berarti, berdasar apa yang Anda ketahui sekarang, Anda berniat untuk terus mencairkan bantuan luar negeri Amerika kepada otoritas Palestina dan pemerintah ini?"
"Memang, tetapi kami akan terus mengevaluasi komposisi dan kebijakan pemerintah baru ini dan menyesuaikan pendekatan kami," jawab Psaki.
Menurut Psaki, Abbas menegaskan dukungannya terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan Kuartet Timur Tengah, yang mencakup PBB, Uni Eropa, Amerika dan Rusia. Prinsip-prinsip itu termasuk mengakui negara Israel, menghentikan kekerasan dan mematuhi kesepakatan sebelumnya.
Abbas hari Senin mengambil sumpah pemerintah persatuan baru itu menyusul rekonsiliasi kesepakatan bersejarah dengan Hamas. Partai Fatah menguasai hanya Tepi Barat sejak Hamas menguasai Gaza pada tahun 2007.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak para pemimpin dunia agar tidak mengakui pemerintahan Palestina itu, dengan mengatakan hal itu akan "memperkuat terorisme." Pemerintahannya menghentikan perundingan perdamaian yang disponsori Amerika pada 23 April, setelah kedua faksi Palestina mengumumkan niat mereka membentuk pemerintah persatuan.
(Victor Beattie/VOA).
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Jen Psaki dalam jumpa pers hari Senin (2/6) mengatakan pemerintah teknokrat sementara yang diumumkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas tidak mencakup menteri-menteri yang berafiliasi dengan kelompok Muslim Hamas, yang menguasai Jalur Gaza dan yang oleh Amerika dianggap organisasi teroris.
"Ke depannya, kami akan menilai pemerintah ini dari tindakan-tindakannya. Berdasar apa yang kami kini ketahui, kami bermaksud bekerja sama dengan pemerintah ini, tapi kami akan mengawasi dengan cermat guna memastikan bahwa pemerintah ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang hari ini ditegaskan Presiden Abbas,” kata Psaki.
Seorang reporter menayakan, "Ketika Anda mengatakan, berdasar apa yang yang Anda kini ketahui, Anda bermaksud untuk bekerja sama dengan pemerintah ini, apakah itu berarti, berdasar apa yang Anda ketahui sekarang, Anda berniat untuk terus mencairkan bantuan luar negeri Amerika kepada otoritas Palestina dan pemerintah ini?"
"Memang, tetapi kami akan terus mengevaluasi komposisi dan kebijakan pemerintah baru ini dan menyesuaikan pendekatan kami," jawab Psaki.
Menurut Psaki, Abbas menegaskan dukungannya terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan Kuartet Timur Tengah, yang mencakup PBB, Uni Eropa, Amerika dan Rusia. Prinsip-prinsip itu termasuk mengakui negara Israel, menghentikan kekerasan dan mematuhi kesepakatan sebelumnya.
Abbas hari Senin mengambil sumpah pemerintah persatuan baru itu menyusul rekonsiliasi kesepakatan bersejarah dengan Hamas. Partai Fatah menguasai hanya Tepi Barat sejak Hamas menguasai Gaza pada tahun 2007.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak para pemimpin dunia agar tidak mengakui pemerintahan Palestina itu, dengan mengatakan hal itu akan "memperkuat terorisme." Pemerintahannya menghentikan perundingan perdamaian yang disponsori Amerika pada 23 April, setelah kedua faksi Palestina mengumumkan niat mereka membentuk pemerintah persatuan.
(Victor Beattie/VOA).
