Pemimpin dan diplomat dari seluruh dunia yang berkumpul di London membuat janji baru untuk memerangi korupsi, masalah yang disebut Menteri Luar Negeri AS John Kerry suatu "pandemi."
Perdana Menteri Inggris David Cameron membuka KTT anti-korupsi itu Kamis (12/5) dengan merujuk korupsi sebagai "kanker."
"Kejahatan korupsi menyentuh setiap sudut dunia. Korupsi menjadi inti masalah paling mendesak yang kita hadapi, mulai dari ketidakpastian ekonomi, kemiskinan endemik, sampai pada ancaman radikalisasi dan ekstremisme yang selalu ada," kata Cameron dalam sebuah pernyataan pada pembukaan KTT Tamis.
Kerry mengatakan kegagalan untuk memberantas korupsi bisa menyebabkan kerusuhan.
"Dan ekstremisme yang kita lihat di dunia saat ini muncul bukan sedikit dari kemarahan rakyat sepenuhnya yang merasa sistem dicurangi. Dan kemarahan ini memanifestasikan dalam bentuk yang berbeda dalam pemilihan yang berbeda di seluruh dunia, di negara kami," kata Kerry.
Tujuan KTT itu adalah menyepakati mekanisme untuk membeberkan kasus dan menghukum pelaku korupsi. Pertemuan ini akan menyertakan para pemimpin dari Afghanistan, Kolombia dan Nigeria.
Dalam komentar di hadapan mahasiswa Oxford University Rabu (11/5), Kerry mengatakan, Amerika bekerja sama dengan negara-negara seperti Nigeria untuk memerangi korupsi.
“Nigeria menyaksikan puluhan miliar dolar dilarikan ke luar negeri. Itu adalah uang sekolah, layanan kesehatan, infrastruktur, lapangan kerja baru, yangdisembunyikan di rekening-rekening bank di seluruh dunia,” kata Kerry.
Fokus KTT ini tidak hanya korupsi di negara berkembang, tetapi juga transparansi di negara-negara kaya. Ini merupakan dampak pembeberan Dokumen Panama tentang bagaimana dan dimana orang kaya dan berkuasa menyembunyikan uang mereka.
“Kita sudah beralih dari pemikiran bahwa hanya birokrat Afrika yang terlibat dalam korupsi. Jelas bahwa kerahasiaan finansial itu disediakan oleh negara-negara kaya seperti Amerika dan Inggris,” kata Alex Cobham, direktur Tax Justice Network, sebuah kelompok advokasi di London, kepada VOA.
KTT anti-korupsi berlangsung setelah Dokumen Panama mengungkapkan almarhum ayah Cameron yang kaya mengelola dana di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak di Inggris. Pembeberan selanjutnya menunjukkan perdana menteri itu memiliki saham di perusahaan tersebut dan sudah diakuinya.
Pemerintah Cameron telah berada di bawah tekanan untuk melaksanakan reformasi yang mencakup daftar umum perusahaan Inggris dengan kepemilikan di luar negeri. Ada juga tekanan bagi Inggris untuk memperluas reformasi terkait harta di luar negeri setelah Dokumen Panama mengungkapkan lebih dari setengah dari 210.000 perusahaan yang dieksposterdaftar di British Virgin Islands.
Cameron, Kamis (12/5) mengumumkan, KTT akan mempertanyakan praktik negara-negara kaya seperti Inggris dan Amerika Serikat.
Pemimpin Inggris itu akan mengumumkan langkah-langkah baru yang meminta perusahaan asing yang memiliki properti di Inggris agar mengumumkan nama-nama pemilik sebenarnya. Pejabat pemerintah Inggris mengatakan daftar umum sejenis ini adalah yang pertama di dunia.
Dokumen Panama hanya menyebut beberapa orang Amerika dan tidak ada pejabat tinggi. Tetapi aktivis anti korupsi menilai Amerika sebagai sebuah negara yang memprihatinkan terkait penghindaran pajak dan pencucian uang, khususnya di negara bagian seperti Delaware, Nevada, dan Wyoming, yang menurut para pengecam mengizinkan bisnis didirikan secara rahasia dan murah.
Kerry dapat berbicara untuk mendukung reformasi di Amerika Serikat, namun harapan itu terhambat oleh kenyataan bahwa kekuasaan pemerintah AS terbatas, karena negara-negara bagian memiliki hak untuk mengatur perbankan mereka sendiri.
Salah satu hal yang memperkuat posisi Menlu Kerry di KTT ini adalah langkah pemerintahan Obama untuk memerangi pencucian uang, korupsi, dan penghindaran pajak. Tindakan oleh Departemen Keuangan Amerika termasuk mewajibkan lembaga finansial mencari tahu dan membuktikan siapa yang memiliki dan diuntungkan oleh bisnis yang memanfaatkan layanan mereka. Informasi ini kemudian harus diberikan kepada badan-badan penegak hukum.
Tapi para pelaku kampanye anti-korupsi mengatakan diplomat tertinggi AS itu akan mendapatkan pesan, diam-diam tapi berulang kali, pada KTT anti-korupsi tersebut.
"Dia akan mendengar bahwa dunia mengidentifikasi AS sebagai yurisdiksi yang paling tidak kooperatif," kata Cobham.
Keseriusan tujuan
Para pengamat mengatakan Washington dan London menanggapi kebutuhan untuk reformasi anti-korupsi dengan serius. Kedua negara melihatnya sebagai masalah legitimasi dan keamanan, terutama setelah krisis keuangan dalam dekade terakhir yang mengakibatkan kemiskinan, pengangguran dan rasa frustrasi di antara jutaan orang.
Tim Evans, profesor ekonomi politik di Middlesex University London, melihat KTT itu dan, yang lebih luas lagi, dorongan untuk memerangi korupsi sebagai tanda keprihatinan di antara negara-negara kaya.
"Mereka khawatir akan kehilangan legitimasi yang muncul karena orang-orang kaya dan berkuasa mampu menghindari pajak dan lolos dari tuntutan," katanya. "Jadi, saya pikir ada tekanan besar pada kaum elit untuk dilihatmembahas isu itu dan melakukan sesuatu tentang hal itu."
"Mengingat beberapa hal, beberapa kerusuhan dan masalah yang kita lihat di Eropa dan di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir, para politisi takut dan mereka menjadi berfokus pada upaya untuk membangun kembali kepercayaan dan transparansi," kata Evans kepada VOA .
KTT satu hari di London itu dimulai dengan agak canggung setelah perdana menteri Inggris tertangkap kamera, dalam percakapan dengan Ratu Elizabeth, menggambarkan Afghanistan dan Nigeria sebagai "sangat korup." [as/uh]
