Pemerintah Australia pada Senin (27/11) berkomitmen mengeluarkan dana tambahan $168 juta (255 juta dolar Australia) bagi polisi dan para pejabat penegak hukum lainnya untuk memantau 141 migran yang dibebaskan setelah pengadilan memutuskan penahanan mereka yang tanpa batas waktu tidak konstitusional.
Menteri Dalam Negeri Australia Clare O’Neil mengatakan, “150 juta dolar Australia untuk Pasukan Perbatasan Australia (ABF), 88 juta dolar untuk Polisi Federal Australia (AFP). Model yang kami gunakan di sini adalah ABF pada dasarnya melakukan pemantauan. Begitu terjadi pelanggaran, kasusnya diserahkan kepada AFP untuk investigasi dan penuntutan.”
Pendanaan baru selama dua tahun ini mencerminkan peningkatan beban kerja para petugas penegak hukum terkait kekhawatiran pemerintah mengenai meningkatnya risiko terhadap masyarakat dari mereka yang dibebaskan itu menyusul putusan penting Mahkamah Agung pada 8 November lalu.
Menurut putusan itu, pemerintah tidak lagi dapat menahan orang-orang asing yang permohonan visa Australia mereka ditolak tetapi mereka tidak dapat dideportasi ke negara asal mereka dan tidak ada negara ketiga yang mau menerima mereka.
Para migran yang dibebaskan berdasarkan putusan itu kebanyakan adalah orang-orang dengan catatan kriminal.
Kelompok itu juga mencakup orang-orang yang tidak lolos dari tes karakter visa karena berbagai alasan lainnya dan sebagian lagi yang mengajukan banding atas penolakan visa itu melalui pengadilan, dengan sebagian di antara mereka ada pengungsi dan orang-orang tanpa kewarganegaraan.
Menteri O’Neil mengatakan prioritas pemerintah adalah melindungi keselamatan masyarakat Australia di dalam batas-batas hukum.
“Dana ini akan memastikan badan-badan pemerintah kita mampu mendedikasikan waktu dan sumber daya yang akan diperlukan dalam mengelola kelompok ini pada masa mendatang,” kata O’Neil.
Parlemen meloloskan legislasi darurat pada 16 November yang memberlakukan restriksi terhadap para migran yang baru dibebaskan itu, yang antara lain mencakup jam larangan keluar rumah, persyaratan melapor ke polisi dan kewajiban untuk mengenakan gelang kaki elektronik untuk melacak keberadaan mereka sepanjang waktu.
Para pengacara untuk seorang pengungsi China pekan lalu mengajukan tantangan hukum ke Mahkamah Agung terkait peraturan baru itu, dengan alasan klien mereka dihukum melalui jam larangan keluar rumah dan dipaksa mengenakan gelang elektronik.
Tujuh hakim Mahkamah Agung pada Selasa akan merilis alasan keputusan uji kasus mereka yang diambil tiga pekan silam untuk membebaskan seorang lelaki Rohingya tanpa kewarganegaraan yang divonis bersalah memerkosa bocah lelaki berusia 10 tahun.
Alasan ini akan menjelaskan legalitas tanggapan legislatif oleh pemerintah dan apakah lebih banyak migran yang perlu dibebaskan. Beberapa migran yang baru saja dibebaskan berpotensi ditahan lagi. [uh/ab]
Forum