Suatu dewan yang dibentuk pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi untuk memberikan rekomendasi atas krisis di negara bagian Rakhine di mana ratusan ribu warga Muslim-Rohingya melarikan diri akibat kekerasan, hari Selasa (3/4) memuji perjanjian dengan Bangladesh yang akan mengizinkan menteri negara Myanmar mengunjungi kamp-kamp pengungsi di perbatasan.
Ketua dewan itu, Surakiart Sathirathai yang berasal dari Thailand, mengatakan ia gembira setelah mengetahui tentang kunjungan itu dari perjanjian dengan Bangladesh, yang diharapkan akan segera terjadi. Ia berbicara dalam sebuah konferensi pers di Singapura, setelah ia dan mitra-mitranya melangsungkan pertemuan hari Senin (2/4) dengan Suu Kyi di ibukota Naypyitaw.
Lawatan oleh Menteri urusan Kesejahteraan Sosial Win Myat Aye itu telah diumumkan secara diam-diam oleh pejabat-pejabat kementerian luar negeri Bangladesh pada hari Senin (2/4).
Sekitar 700 ribu warga Muslim-Rohingya yang menerima perlakuan diskriminatif di Myanmar, melarikan diri ke Bangladesh akibat kampanye kontra-pemberontakan brutal yang dilancarkan tentara Myanmar. Berbagai upaya dilakukan agar mereka bisa kembali ke tanah airnya.
Sepuluh anggota dewan penasehat yang dibentuk Suu Kyi, bertujuan untuk mewujudkan rekomendasi-rekomendasi sebelumnya atas krisis Muslim-Rohingya yang dibuat oleh kelompok pimpinan mantan Sekjen PBB Kofi Annan. Namun, para pengecam mengatakan bahwa tidak satu pun kelompok yang dibentuk itu benar-benar independen atau tanpa campur tangan pemerintah Myanmar. [em/al]
