Mohammad Shahabuddin, mantan hakim dan pejabat partai yang berkuasa, dilantik sebagai presiden Bangladesh pada Senin (24/4), hanya beberapa bulan sebelum pemilu digelar di negara tersebut.
Shahabuddin, 73, merupakan komisaris antikorupsi. Ia juga seorang veteran perang kemerdekaan negara itu dalam perang melawan Pakistan pada tahun 1971, kata istana kepresidenan.
"Ia dilantik sebagai presiden ke-22 Republik Rakyat Bangladesh hari ini," ujar Shampad Barua, sekretaris presiden, kepada kantor berita AFP.
Shahabuddin dipilih oleh anggota parlemen pada Februari lalu setelah Partai Liga Awami yang berkuasa mencalonkan dirinya ketimbang memilih ketua parlemen, yang dipandang sebagai favorit.
Shahabuddin menggantikan Mohammad Abdul Hamid, mantan ketua DPR dan pendukung Liga Awami, yang masa jabatan keduanya berakhir pada Senin.
Pemilihan dilakukan sementara negara itu menghadapi protes yang meningkat atas pemilu berikutnya, yang dijadwalkan pada Januari 2024.
Pihak oposisi telah melancarkan rangkaian aksi protes massal dalam beberapa bulan terakhir. Mereka menuntut Perdana Menteri Sheikh Hasina untuk mundur dan membiarkan pemerintah sementara mengadakan pemilu yang bebas dan adil. Hasina menolak tuntutan itu.
Oposisi menuduh Hasina, yang berkuasa sejak 2009, mencurangi dua pemungutan suara sebelumnya. Negara-negara Barat dan organisasi HAM juga menyuarakan keprihatinan.
Jika Hasina dipaksa mundur atau protes berubah menjadi kekacauan, kantor kepresidenan yang sebagian besar bersifat seremonial dapat memainkan peran yang lebih besar. Meskipun tidak memegang banyak kekuasaan dalam posisi barunya, Shahabuddin kini mengawasi militer.
Presiden China Xi Jinping, pada Senin, menyampaikan selamat kepada Shahabuddin, lapor kantor berita resmi China, Xinhua.
China dan negara-negara Barat bersaing mendapatkan pengaruh di negara berpenduduk 170 juta jiwa. China menginvestasikan miliaran dolar untuk proyek infrastruktur berdasar inisiatif Sabuk dan Jalan.
Rusia juga sedang membangun pembangkit listrik tenaga nuklir senilai $12,65 miliar di luar Dhaka untuk memperbaiki jaringan listrik yang rapuh di negara itu.
Bangladesh telah setuju membayar Rusia sekitar $300 juta dalam bentuk yuan untuk melunasi pembayaran pembangunan fasilitas tersebut, menurut kantor berita Bloomberg News pekan lalu. [ka/jm]
Forum