Relawan kemanusiaan Teuku Asrizal dari Palang Merah Indonesia PMI Aceh Jaya mengatakan pada hari Jumat, sejumlah sekolah dan infrastruktur pendidikan di wilayahnya rusak, siswa dan guru ikut mengungsi.
“Kondisi sekolah rata-rata dalam beberapa hari ini tidak dapat berlangsung , kegiatan belajar mengajar belum efektif. Fasilitas pendidikan ikut tenggelam oleh banjir,” kata Asrizal.
Asrizal menambahkan, penanganan korban banjir melibatkan seluruh unsur terkait terutama badan-badan pemerintah di kabupaten kota yang dilanda bencana, terdiri dari petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tenaga medis, TNI Polri dan sejumlah organisasi kemanusiaan lainnya. Petugas pemerintah, menurut Asrizal masih mendata infrastruktur sekolah dan fasilitas umum lainnya yang rusak akibat banjir.
“Kerusakan (terparah) total pada fasilitas jalan dan jembatan. Termasuk jalan yang dibangun USAID, tebingnya ikut hancur (longsor) akibat curah hujan tinggi,” kata Asrizal.
Pada hari yang sama otoritas pemerintah Aceh mengatakan Gubernur Dr. Zaini Abdullah memimpin inspeksi lapangan bersama jajaran ke sejumlah wilayah terkena bencana terutama di wilayah pesisir barat provinsi terutama kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan dan Aceh Singkil. Gubernur Zaini memimpin langsung distribusi bantuan lanjutan kepada warga tertimpa bencana, di lokasi penampungan sementara.
Petugas lapangan Cut Yanti dari badan kemanusian setempat mengatakan, ribuan warga sejak Minggu lalu mengungsi, namun sebagian besar telah kembali ke rumah masing-masing, karena banjir mulai surut.
“Nagan Raya (terdapat) pengungsi lebih 7000 Kepala Keluarga (KK), Aceh Besar 5KK, Aceh Barat 11 ribu KK, dan Aceh Jaya sekitar 23 ribu warga,” papar Cut Yanti.
Anggota Parlemen Aceh Bardan Sahidi bersama rombongan DPR Aceh berada di lokasi bencana hingga Jumat dan menekankan perlunya kabupaten kota memperkuat kesiapsiagaan petugas, melengkapi peralatan dalam menghadapi fase mitigasi dan kedaruratan saat bencana dan penanganan pascabencana.
“Edukasi masyarakat tentang kesadaran penanggulangan bencana. Perlu publikasi dan sosialisasi komprehensif wilayah rawan bencana di Aceh dan perlu kesiagaan (petugas).Ujung tombak penanganan penanggulangan bencana kabupaten kota, agar kabupaten kota menyiapkan dana “on call”, dana yang dipersiapkan khusus dari APBD,” kata Bardan.
Media jaringan nasional melaporkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat sore memimpin konfrensi melalui video (videoconference) dengan para korban banjir di Aceh. Presiden didampingi Mensesneg Pratikno dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bertanya kepada para pengungsi korban banjir di Kutacane dan Meulaboh, Aceh Barat. Para pengungsi mengaku banjir kali ini sampai setinggi tiga meter, ratusan KK mengungsi. Warga mengaku banjir mulai surut dan warga mulai membersihkan rumah masing-masing.
Data petugas pemerintah menyebut terdapat 28 desa yang tersebar dan terkena dampak langsung banjir di Aceh. Petugas lapangan melaporkan banjir di Meulaboh mengakibatkan seorang balita meninggal diduga karena kedinginan. Para pengungsi mengeluhkan bantuan yang minim dan meminta kepada Presiden agar memberikan bantuan bahan sembako dan bibit tanaman karena bibit tanaman padi yang telah mereka tanam musnah dilanda banjir.
Dilaporkan pula bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berada di bawah kendali langsung presiden telah menyalurkan bantuan senilai Rp 1,4 miliar melalui pemerintah Aceh. Bantuan perahu karet juga akan segera dikirimkan untuk wilayah Aceh.
Juru bicara Komnas Perempuan Andy Yentriani mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan mitra lokal memantau dari dekat penanganan kedaruran oleh pemerintah terhadap korban banjir di Aceh.
“Indonesia memiliki regulasi kebencanaan (Undang Undang Penanggulangan Bencana). Pemerintah baik pusat maupun daerah punya tanggungjawab merespon cepat kebutuhan dari masyarakat yang mengalami bencana dan proses koordinasi baik BPBD maupun induknya di nasional harus difokuskan dan diprioritaskan agar memberikan perlindungan yang cepat dan tepat. Dan yang terpenting memikirkan jangka panjang agar bencana tidak berulang, apalagi banjir yang diduga akibat pembalakan hutan itu harus jelas pengusutan, penegakan hukum dan penanganannya,” kata Andy Yentriani.
Petugas BNPB Pusat, M Beni, mengatakan Aceh dan sejumlah provinsi di sekitarnya masih berpotensi hujan pekan ini, warga diminta waspada.
Beberapa pihak dari sejumlah organisasi bantuan kemanusiaan global seperti Badan PBB Untuk Dana Anak (UNICEF) mengaku ikut berduka dan prihatin atas bencana yang melanda rakyat Aceh. Staf Senior UNICEF-Aceh Umardi Abdul Aziz mengatakan, pihaknya masih menunggu evaluasi menyeluruh terkait data dan akumulasi kerugian akibat bencana yang tengah dihimpun pemerintah dan berharap dapat ikut serta memberi kontribusi dalam pelaksanaan rehab rekon pascabencana yang dilakukan oleh pemerintah Aceh.
