Pasca situasi panas di Papua dan Papua Barat, 61 tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama Papua dan Papua Barat hari Selasa (10/9) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.
Rombongan yang diketuai oleh Abisai Rollo itu mencurahkan seluruh kegundahan dan kecemasan, serta menyampaikan sembilan keinginan kepada presiden.
Kegundahan utama masyarakat Papua dan Papua Barat yang disampaikan adalah kurangnya perhatian pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sana.
Abisai mengatakan masih banyak anak-anak Papua dan Papua Barat yang putus sekolah, sehingga menjadi penggangguran dan terlibat konflik sosial. Oleh karena itu ia berharap pemerintah bisa mengembangkan potensi SDM di Papua dan Papua Barat, agar bisa berkontribusi kepada kemajuan bangsa Indonesia. Menurutnya, akan sia-sia kekayaan alam tanah Papua kalau SDM-nya tidak bisa mengolahnya dengan baik.
"Namun di balik semua ini kami cemas dan gelisah sebagian generasi muda orang asli Papua tertinggal dalam pendidikan. Banyak anak kami yang putus sekolah, menganggur serta terlibat masalah sosial. Baik di Papua maupun di luar Papua. Selain itu perubahan profil demografi baru ini juga menimbulkan kecemasan akan persaingan di berbagai sektor yang tumbuh di Papua. Kami paham betul bahwa persaingan baik untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi, namun pada sisi lain juga dapat menghilangkan akses dan kesempatan bagi pihak yang sedang merintis usahanya; dan menggantikan kearifan lokal atau adat yang keluarga kami hormati selama berabad-abad yang berhubungan dengan kosmologi dan pelestarian lingkungan sekitar," jelasnya.
"Untuk itu hal-hal tersebut kami mohon perhatian agar perubahan demografi ini tidak menjadi batu sandungan namun memampukan upaya berbagai pihak memahami kebutuhan kami dan memutuskan cara-cara pemenuhan kebutuhan tersebut untuk mensejahterakan orang asli Papua. Semoga tidak lama lagi harga barang di Papua sama dangan Surabaya, misalnya sehingga pendapatan sebulan masih ada untuk membiayai anak-anak kuliah," imbuh Abisai di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/9).
Dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan, Abisai, yang juga Ketua DPRD Jayapura, langsung menyampaikan sembilan permintaan pada presiden.
Pertama, meminta pemekaran lima provinsi wilayah adat di provinsi Papua dan Papua Barat. Kedua, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua. Ketiga, penempatan orang asli Papua di pejabat-pejabat eselon 1 dan 2 di Kementerian dan LPMK. Keempat, pembangunan asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan seluruh mahasiswa Papua. Kelima, RUU Otonomi Khusus dalam Prolegnas 2020. Keenam, menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) honorer di tanah Papua. Ketujuh, percepatan pembangunan satelit Palapa di Papua. Delapan, agar Presiden Jokowi bisa mengesahkan lembaga adat perempuan dan anak Papua. Terakhir, membangun Istana Presiden RI di kota Jayapura.
Tokoh Papua Sumbang 10 Hektar Tanah untuk Bangun Istana Presiden di Jayapura
Terkait untuk pembangunan Istana Kepresidenan di tanah Papua, Abisai pun rela menyumbangkannya tanah adat pribadi miliknya seluas 10 hektar untuk pembangunan Istana ini.
"Saya, Abisai Rollo, menyumbangkan kepada negara tanah 10 hektar untuk dibangun Istana Presiden RI, sehingga ketika perjalanan ke Papua, Bapak Presiden diubah dari berkunjung menjadi berkantor di Papua. Kalau Bapak Presiden dengan kebijakan memindahkan istana ke Kalimantan, maka saya minta dengan hormat untuk bangun istana presiden di Papua. Sehingga Bapak dalam lima tahun ini jadi presiden pertama yang berkantor di Istana Presiden di Papua," ujar Abisai.
Presiden Setuju Pengembangan SDM adalah Kunci Kemajuan Papua
Menjawab sembilan permintaan tersebut, sebagian besar disanggupi oleh Jokowi. Ia pun setuju bahwa pengembangan SDM merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Jokowi mengatakan sudah bertemu dengan banyak mahasiswa Papua dan Papua Barat yang sedang menimba ilmu di luar negeri, yang mengeluhkan kesulitan mereka untuk mendapatkan pekerjaan sekembalinya ke tanah air. Untuk itu Jokowi menegaskan ia telah mendorong BUMN dan swasta agar dapat menerima lulusan fresh graduate para mahasiwa Papua dan Papua Barat.
"Saya bangga karena di California ketemu 12 mahasiswa kita dari Papua. Sangat pintar-pintar. Waktu ke Selandia Baru juga ketemu lebih dari 10 mahasiswa kita dari Papua. Di Australia juga. Artinya mahasiswa kita di luar bukan sedikit, banyak. Tapi memang kita perlu lebih banyak dari itu. Banyak yang bertanya, kalau lulus mau ke mana? Ya kembali ke tanah Papua. Terus saya kerja apa? Itu banyak pertanyaan. Ini pekerjaan besar kita. Tapi saya siang hari ini buka bahwa BUMN dan perusahaan besar akan saya paksa. Kalau ada prosedur yang memerlukan kewenangan saya, maka saya gunakan. Untuk bisa menerima yang baru lulus mahasiswa dari tanah Papua. Sementara siang hari ini saya sampaikan 1.000 dulu lah," ungkap Jokowi.
Ia pun menyanggupi penempatan PNS asli Papua di provinsi lain di Indonesia serta menjadikan mereka menempati jabatan eselon 1 dan 2 di berbagai kementerian dan lembaga. Ia menginstruksikan agar hal tersebut bisa segera dilakukan.
Tak Semua Permintaan Dikabulkan Presiden
Sementara itu, terkait permintaan pemekaran lima provinsi di Papua dan Papua Barat, Jokowi menyanggupi melakukan menjadi dua atau tiga pemekaran saja. "Kedua mengenai yang berkaitan dengan pemekaran. Ya jangan banyak-banyak dulu. Tadi minta tambahnya lima wilayah adat. Saya ya, tapi mungkin sementara tidak lima dulu. Mungkin kalau enggak dua atau tiga. Ini kan perlu ada kajian. Ya karena UU sudah mendukung ke sana dan saya ingin ada dari bawah usulan itu bukan dari kita," jelasnya.
Sementara untuk permintaan pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua, presiden meminta hal ini dikaji terlebih dahulu.Jokowi memenuhi permintaan-permintaan lain, termasuk pembangunan Istana Kepresidenan di Jayapura, yang menurutnya akan dimulai pada tahun depan.
"Istana, ini 'kan yang sulit tanahnya. Ini tanahnya tadi disediakan 10 hektar gratis. Bener sudah ada? Nanti kalau disampaikan hari ini de facto sudah diserahkan. Saya diskusi dulu dengan para menteri. Jadi mulai tahun depan istana ini akan dibangun. Sudah," jelasnya.
Dalam pertemuan itu sejumlah menteri ikut mendampingi, antara lain Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menko Polhukam Wiranto, dan Kepala BIN Budi Gunawan. [gi/em]
