Tautan-tautan Akses

Biden akan Tangguhkan Pemberian Izin Kegiatan Migas di Lahan Publik


Presiden Joe Biden menjawab pertanyaan dari wartawan di kompleks Gedung Putih, di Washington, 25 Januari 2021. (Foto: AP)
Presiden Joe Biden menjawab pertanyaan dari wartawan di kompleks Gedung Putih, di Washington, 25 Januari 2021. (Foto: AP)

Presiden Joe Biden berencana akan memberlakukan moratorium pada pemberian izin pengelolan blok minyak dan gas baru di tanah dan perairan AS. Pemerintahan baru Biden bergerak cepat dalam membalikkan kebijakan Trump terkait energi dan lingkungan dan mengatasi perubahan iklim.

Sumber Associated Press, Rabu (27/1), mengatakan moratorium tersebut menurut rencana akan diumumkan pada hari ini waktu setempat. Mereka meminta untuk tidak disebutkan namanya karena rencana tersebut belum dipublikasikan, beberapa detail masih dalam pembahasan.

Langkah tersebut akan menyusul penangguhan izin pengeboran migas baru selama 60 hari, baik kegiatan di darat maupun lepas pantai. Hal tersebut sesuai dengan janji kampanye Biden untuk menghentikan kegiatan pengeboran baru di tanah dan air yang dikontrol pemerintah federal sebagai bagian dari rencananya untuk mengatasi perubahan iklim. Moratorium dimaksudkan untuk memberikan waktu kepada pejabat untuk meninjau dampak pengeboran minyak dan gas terhadap lingkungan dan iklim.

Kelompok lingkungan memuji moratorium yang diharapkan sebagai tindakan berani dan mendesak yang diperlukan untuk memperlambat perubahan iklim.

Sementara kelompok industri minyak justru mengecam langkah tersebut. Mereka berpendapat Biden telah menghilangkan ribuan pekerjaan dalam sektor migas dengan menutup proyek pipa minyak Keystone XL pada hari pertamanya menjabat.

Moratorium kegiatan pengeboran adalah di antara beberapa tindakan terkait iklim yang akan diumumkan Biden pada Rabu (27/1) waktu setempat. Dia juga kemungkinan akan mengarahkan pejabat untuk melestarikan 30 persen daratan dan perairan negara dalam 10 tahun ke depan, memulai serangkaian tindakan regulasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mengeluarkan memorandum yang meningkatkan perubahan iklim menjadi prioritas keamanan nasional.

Biden juga diharapkan akan kantor di Gedung Putih yang fokus pada keadilan lingkungan, melayani masyarakat berpenghasilan rendah dan minoritas yang menderita secara tidak proporsional dari polusi udara dan air serta limbah industri dan sering berada di dekat lokasi berbahaya seperti pembangkit listrik, tempat pembuangan sampah, dan insinerator.

Di bawah kepemimpinan Trump, lembaga federal memprioritaskan pengembangan energi dan melonggarkan aturan lingkungan untuk mempercepat izin pengeboran sebagai bagian dari tujuan Partai Republik untuk meningkatkan produksi bahan bakar fosil. Trump secara konsisten meremehkan bahaya perubahan iklim, yang menjadi prioritas utama Biden, seorang Demokrat.

Pada hari pertamanya menjabat pada Rabu (20/1), Biden menandatangani serangkaian perintah eksekutif yang menggarisbawahi pendekatannya yang berbeda - bergabung kembali dengan Perjanjian Iklim Paris, mencabut persetujuan pipa minyak Keystone XL dari Kanada dan memberi tahu agensi untuk segera meninjau lusinan aturan era Trump tentang sains, lingkungan dan kesehatan masyarakat. [ah/au]

XS
SM
MD
LG