Kunjungan presiden ke Atlanta untuk mengenang Martin Luther King, Jr. tidak mengalihkan perhatian dari penyelidikan yang baru diumumkan oleh penasihat khusus tentang bagaimana Presiden Joe Biden memperlakukan dokumen rahasia. Enam halaman dokumen rahasia ditemukan belum lama ini di perpustakaan pribadinya. Setumpuk dokumen juga ditemukan di rumahnya di Wilmington, Delaware dan Penn Biden Center di Washington.
Penemuan itu dibandingkan dengan penemuan lebih dari 300 dokumen, beberapa dengan status sangat rahasia, di Mar-A-Lago, kediaman mantan Presiden Donald Trump di Florida. Penasihat khusus juga telah ditunjuk untuk menyelidiki masalah itu.
Sambil menunjukkan perbedaan besar dengan kasus Trump, anggota DPR fraksi Demokrat Adam Schiff dalam acara televisi ABC This Week mengatakan bahwa penyelidikan terhadap Biden sudah tepat.
“Saya ingin tahu, ini dokumen-dokumen apa? Saya ingin tahu apa pendapat dewan penyelidik? Apakah ada kemungkinan dokumen-dokumen ini dibuka? Apa risikonya dan apakah ada mitigasi yang perlu dilakukan?,” ujarnya.
Gedung Putih mengatakan akan bekerja sama dengan penyelidik, yang berusaha mencari tahu apakah ada niat untuk melanggar hukum, bukan sekadar lalai.
Juga di TV ABC, anggota DPR fraksi Republik Don Bacon menyoroti risiko bagi siapa pun, tak peduli afiliasi partainya, yang melakukan pelanggaran dalam menangani informasi sensitif.
“Memiliki informasi yang sangat rahasia dan kotak khusus untuk informasi di garasi, atau rumah peristirahatan, atau area di mana warga negara China memiliki akses, semuanya salah. Dan kita seharusnya tidak begitu saja menuding pihak lain,” sindirnya.
Akan merupakan kejahatan, bukan pelanggaran keamanan, jika Presiden Biden dengan sengaja memindahkan dan menyimpan dokumen rahasia tanpa izin.
Dalam acara Meet the Press di TV NBC, mantan Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein menjelaskan kemungkinan hasil proses peradilan, mengingat presiden yang menjabat tidak bisa dituntut.
“Penasihat khusus harus mengevaluasi fakta dan undang-undang, mempelajari kebijakan Departemen Kehakiman dan membuat rekomendasi kepada jaksa agung tentang perlu tidaknya tuntutan. Lalu, terserah jaksa agung, apakah akan menerapkan kebijakan Departemen Kehakiman itu atau tidak,” kata Rosenstein.
Senator Raphael Warnock dari fraksi Demokrat, yang pada akhir pekan lalu mendampingi Presiden Biden di Georgia, mengatakan kepada TV ABC, satu hal yang pasti…
“Tidak ada yang kebal hukum. Jadi, saya senang melihat Departemen Kehakiman melakukan tugasnya dan ingin melihat proses ini berlanjut,” ujar Warnock.
Komisi Pengawasan dan Pertanggungjawaban DPR yang dipimpin Fraksi Republik menginginkan Gedung Putih memberikan catatan siapa saja yang berkunjung ke kediaman Presiden Biden. Mereka juga menginginkan dokumen dan komunikasi terkait dengan lokasi yang digeledah. [ka/jm]
Forum