Pasca penembakan massal di sebuah supermarket di Boulder, Colorado -- yang berselang beberapa hari setelah penembakan di tiga spa di Atlanta, Georgia – bendera di Gedung Putih kembali diturunkan setengah tiang untuk menghormati para korban.
Presiden Joe Biden mendorong Kongres untuk segera bertindak guna memperketat aturan kepemilikan senjata api. Amerika Serikat menerapkan aturan kepemilikan senjata yang paling longgar di antara negara-negara maju lain di dunia.
“Kita dapat melarang senjata serbu dan magasin berkapasitas tinggi di negara ini," kata Biden.
Larangan untuk memiliki senjata serbu yang diloloskan Kongres pada 1993 telah habis masanya pada 2004, dan belum pernah diperbarui karena tentangan sengit faksi Republik. Perpecahan partisan yang tajam tentang isu ini tampak dalam rapat dengar pendapat tentang pengendalian senjata api di Senat pada Selasa (23/3).
“Apa yang terjadi dalam komite ini setelah terjadinya setiap penembakan massal adalah faksi Demokrat mengusulkan untuk mengambil senjata dari warga yang taat hukum karena itu merupakan tujuan politik mereka," ujar Ted Cruz, anggota faksi Republik dari negara bagian Texas.
Senator faksi Republik lainnya dari negara bagian Iowa, Chuck Grassley, mengatakan bahwa seperti kebanyakan warga Amerika lainnya, dia menghargai haknya untuk memiliki senjata.
“Dalam dialog tentang pengendalian senjata api, kita jarang mempertimbangkan berapa banyak orang Amerika yang sebenarnya bersatu untuk memperjuangkan dan menikmati hak memiliki senjata api ini," kata Grassley.
Biden juga mendesak Senat untuk mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) untuk memperluas pemeriksaan latar belakang pemilik senjata api yang baru-baru ini disahkan oleh faksi Demokrat di DPR.
“Memperluas pemeriksaan latar belakang, undang-undang yang mencegah kemungkinan ekstrem tindakan bunuh diri, penembakan massal dan kejahatan bermotif kebencian. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan standar penyimpanan yang aman. Tindakan-tindakan semacam ini dapat kita lakukan," kata Richard Blumenthal, anggota faksi Demokrat dari negara bagian Connecticut.
Meskipun Biden mengkampanyekan untuk mengakhiri kekerasan senjata api, belum jelas berapa besar modal politik yang dimilikinya untuk isu ini ketika ia memiliki isu prioritas lain, termasuk reformasi imigrasi dan rencana infrastruktur senilai $3 triliun.
Presiden-presiden sebelumnya dari Partai Demokrat telah berupaya dan gagal meloloskan undang-undang kepemilikan senjata api yang lebih ketat, termasuk Barack Obama, yang mendorong hal ini pasca penembakan massal pada 2012 yang menewaskan 27 orang, termasuk 20 anak-anak.
Hak untuk memiliki senjata api dilindungi oleh Amandemen Kedua Konstitusi Amerika. Keberadaan kelompok lobbi senjata api yang kuat menyulitkan upaya meloloskan undang-undang yang membatasi hal ini.
“Jika ada yang berhasil, saya pikir itu akan membutuhkan pemeriksaan latar belakang universal untuk mengalihkan senjata api, menutup celah yang didasarkan pada internet atau jenis celah lain yang ada dalam sistem pemeriksaan latar belakang saat ini," kata Darrel Miller, pakar hukum dan dosen di Universitas Duke.
Warga Amerika memiliki sekitar 45 persen dari semua senjata api yang dimiliki warga sipil di dunia, atau sekitar 120 senjata untuk setiap 100 penduduk.
Data dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC, Amerika juga mencatat tingkat kematian akibat senjata api yang tertinggi di dunia, yaitu hampir 40 ribu pada 2019. [em/lt]
