Sebuah koalisi yang dipimpin oleh Ikhwanul Muslimin Mesir telah mengancam akan memboikot pemilihan anggota parlemen yang dijadwalkan akhir November kecuali para penguasa militer negara itu mengamandemen undang-undang pemilu baru yang disengketakan.
Sebuah pernyataan bersama yang dipasang hari Rabu di situs web Partai Kebebasan dan Keadilan Ikhwanul Muslimin menuntut perubahan yang akan mencegah banyak pendukung mantan Presiden Hosni Mubarak memegang jabatan.
Blok itu menolak rancangan undang-undang yang kontroversial di mana partai-partai politik tidak dibolehkan mencalonkan diri menduduki jabatan untuk ketiga kalinya dalam parlemen, yang diperuntukkan bagi calon-calon dari golongan independen.
Banyak organisasi politik di Mesir mengatakan membatasi daftar partai dalam pemilihan akan membuat lebih sulit bagi para mantan anggota Partai Demokrasi Nasional pimpinan Hosni Mubarak yang sekarang dilarang untuk mencalonkan diri.
Pernyataan itu ditandatangani oleh Aliansi Demokrasi, sebuah koalisi pemilih yang besar yang mencakup Partai Kebebasan dan Keadilan, partai politik terkuat di Mesir dan juga Partai liberal Wafd.
Aliansi itu juga menuntut Dewan militer yang berkuasa mengesahkan undang-undang yang akan melarang para pejabat yang terlibat dalam penyalah-gunaan kekuasaan di bawah Hosni Mubarak mencalonkan diri dalam pemilu selama 10 tahun ke depan.
Di Washington, Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton mengatakan, Amerika ingin melihat pemerintah sementara Mesir mengakhiri pemerintahan darurat secepat mungkin.
