Dalam diskusi di Jakarta, Minggu (5/4), Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng menyampaikan harapannya agar seluruh kalangan mampu mengambil makna lebih dalam ketika harga BBM mengalami kenaikan. Ia mengingatkan, perubahan harga BBM di Indonesia yang mulai mengikuti harga minyak mentah dunia, seharusnya dapat dijadikan momentum bahwa Indonesia harus cepat beralih ke sumber energi lain seperti yang sudah dilakukan negara-negara lain.
“Harga minyak naik semua harga bahan pokok naik karena semua digerakkan oleh minyak. Transportasi publik dari mulai kereta, truk, angkot dan sebagainya oleh minyak, tentunya ke depan harusnya berubah, di manapun di dunia ini yang namanya transportasi publik pasti digerakkan oleh listrik. Listriknya digerakkan oleh energi apakah gas, apakah panas bumi, apakah itu juga nuklir, bahan bakar minyak ini dimanapun didunia harus dihemat, seharusnya minyak itu tidak merupakan penggerak untuk naiknya harga-harga komoditas,” kata Andy.
Andy Noorsaman Sommeng menambahkan, jika kenaikan harga BBM selalu dituding sebagai penyebab kenaikan harga komoditas pangan, hal itu tidak dapat dibenarkan. Ia menegaskan jika harga BBM turun tidak diikuti oleh penurunan harga komoditas pangan dan menurutnya itu terjadi karena mafia berada dibelakang mekanisme perdagangan berbagai komoditas pangan. Kondisi tersebut ditegaskannya seharusnya juga menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum.
“Kenapa setiap harga naik, harga komoditas itu naik, dan harga minyak turun harga komoditas tidak turun. Artinya di Indonesia ini dikungkung oleh kehidupan mafia, semuanya mafia, dari mulai mafia daging, mafia bawang, mafia beras dan sebagainya, itulah yang musti diangkat,” tambahnya lagi.
Sejak pemerintah menetapkan harga BBM sesuai harga minyak mentah dunia sehingga sering terjadi perubahan harga, tidak diimbangi dengan perubahan harga komoditas pangan. Pedagang enggan menurunkan harga meski pemerintah menurunkan harga BBM. Demikian juga untuk biaya transportasi angkutan umum yang tetap tidak menurunkan harga saat harga BBM turun.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara, kebijakan apapun yang diterapkan pemerintah terkait energi akan dapat diterima masyarakat jika pemerintah transparan dan membuat masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari karena komoditas pangan dikendalikan pemerintah.
Marwan Batubara menambahkan, sebelum pemerintah memiliki desain besar dan sungguh-sungguh untuk benahi masalah energi, akan sulit bagi Indonesia memiliki ketahanan energi nasional untuk jangka panjang.
“Kalau mau melakukan solusi menyeluruh terhadap energi, bereskan masalah disubsidi, buat blueprint menjadi acuan, dibantu juga dalam APBN, kenapa rupiah terus turun? Itu akibat impor BBM yang membuat defisit perdagangan sangat besar sehingga rupiah melemah, mestinya kan ada perhatian khusus untuk mengembangkan sektor energi,” katanya.
