Ahli Biostatistika Epidemiologik dan Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga Surabaya, Windhu Purnomo, mengatakan Indonesia masih belum aman dari ancaman virus corona, meski angka kasus positif maupun angka kematian di dalam negeri sudah mulai turun. Menurut Windhu Purnomo, pengetatan pintu masuk kedatangan orang dari luar negeri perlu ditingkatkan, mobilitas masyarakat tetap perlu dibatasi, serta vaksinasi harus terus ditingkatkan, bila Indonesia ingin segera keluar dari situasi pandemi.
Selain berbagai langkah dan protokol yang harus tetap dijalankan, Windhu menegaskan peningkatan vaksinasi menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan guna memastikan kekebalan kelompok masyarakat di Indonesia segera terbentuk.
“Vaksinasi ini masih PR (pekerjaan rumah), PR besar, kenapa, karena vaksinasi dua dosis kita, sampai hari kemarin empat puluh dua koma sekian persen, dosis dua ya, karena yang protektif itu dua dosis. Kalau kita masih divaksin satu dosis, belum protektif, ya meskipun lebih baik yang sama sekali belum, tetapi tetap belum protektif. Protektif hanya kalau sudah dua dosis. Itu pun hari-hati, jangan sampai ada varian baru yang tidak dikenali oleh antibodi kita, yang sudah divaksinasi,” jelas Windhu Purnomo.
Meski bukan satu-satunya, efektivitas vaksin menjadi salah satu kunci penting untuk keluar dari pandemi. Cakupan vaksinasi di Indonesia masih belum maksimal, meski telah memenuhi target WHO yaitu 42 persen. Data Kementerian Kesehatan, menyebut vaksinasi dosis pertama di Indonesia mencapai 64 persen. Namun masih ada sekitar tujuh persen warga yang terang-terangan menolak divaksinasi dan 15 persen yang ragu-ragu. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari infodemik di media sosial mengenai vaksin yang tidak benar, serta pemahaman yang kurang dari masyarakat.
Demi Kemaslahatan, Pemerintah Diserukan Terapkan Sanksi
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Nabbillah Amir, mengatakan enggannya masyarakat untuk divaksin menjadi salah satu faktor rendahnya capaian vaksinasi. Ia menyerukan pemerintah untuk memberikan sanksi tegas bagi masyarakat yang menolak divaksin dan berisiko menularkan bahaya virus corona kepada orang lain. Hak asasi manusia, kata Nabbillah, juga menekankan pentingnya menghormati hak orang lain untuk tidak tertular virus dari orang yang berisiko karena tidak bersedia divaksin.
“Pemerintah itu punya kewenangan untuk hal tersebut, memberikan sanksi yang betul-betul tegas kepada masyarakat, pemerintah punya itu, punya kewenangan untuk menekan, memberikan penegasan kepada warga negaranya untuk mendapatkan sanksi kalau memang tidak mau vaksin,” jelas Nabbillah Amir.
Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi, mengatakan pengendalian pandemi virus corona dapat dilakukan bila kasus di suatu negara di angka yang rendah, karena virus tidak dapat berkembang dan menularkan ke banyak orang. Vaksinasi, kata Siti Nadia, dapat diterapkan kepada masyarakat dengan sanksi bagi yang menolaknya, karena merupakan ancaman terhadap ketahanan kesehatan negara.
“Ancaman terhadap ketahanan kesehatan negara, itu tentunya dapat dilakukan penindakan. Penting pada saat ini kita berbicara bagaimana menekan kasus serendah mungkin dalam waktu yang lama, sehingga kita memberi kesempatan untuk mencapai kekebalan kelompok. Dan tentunya kita berharap dengan menekan kasus serendah mungkin, kita bisa membuat virus tadi tidak bisa berkembang, dan tentunya tidak bisa bermutasi, artinya pandemi ini terkendali,” sebut Siti Nadia Tarmidzi.
Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Mohammad Adib Khumaidi, meminta semua pihak terutama pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam sistem kesehatan nasional, yang berkaca pada pandemi virus corona ini. Upaya perbaikan yang dilakukan, kata Adib, harus didukung regulasi yang lebih baik untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan dapat terpenuhi.
“Dengan pengalaman-pengalaman di saat pandemi ini, maka perlu ada upaya-upaya perbaikan di dalam sistem pelayanan kesehatan. Ada upaya-upaya perbaikan terkait dengan di dalam sistem pengelolaan logistik, baik obat, alat kesehatan maupun oksigen, karena tentunya pembelajaran yang sangat berarti pada situasi pandemi ini tentunya harus didukung juga dengan regulasi-regulasi perbaikan atau transformasi di dalam sistem kesehatan nasional,” jelasnya. [pr/em]
