Pakistan pada Jumat (4/10) memberlakukan langkah-langkah keamanan ketat di dalam dan sekitar Islamabad untuk mencegah para pendukung mantan perdana menteri Imran Khan yang dipenjara berbaris menuju ibu kota negara tersebut.
Pihak berwenang memblokir jalan raya dan jalan menuju kota dengan kontainer barang. Mereka menangguhkan layanan telepon seluler dan transportasi umum, serta menutup sekolah.
Polisi dan pasukan paramiliter ditempatkan di titik masuk dan keluar, dan pemerintah untuk sementara melarang pertemuan publik di Islamabad.
Langkah-langkah keamanan serupa diterapkan di kota tetangga Rawalpindi, tempat militer Pakistan bermarkas besar.
Khan mendesak para pendukung partainya Pakistan Tehreek-e-Insaf, atau PTI, dari seluruh negeri untuk berkumpul di D-Chowk, sebuah alun-alun umum, dekat Parlemen dan kantor perdana menteri. Para pendukung tersebut diajak untuk melakukan protes damai terkait dugaan kecurangan pemilu dan upaya pemerintah memperkenalkan amandemen konstitusi yang kontroversial.
Demonstrasi anti-pemerintah pada Jumat adalah unjuk rasa yang terbaru dalam serangkaian unjuk rasa PTI terhadap pemerintahan koalisi Perdana Menteri Shehbaz Sharif dalam beberapa minggu terakhir.
Khan, 71 tahun, berpendapat bahwa koalisi yang berkuasa tidak memiliki yurisdiksi moral maupun hukum untuk mengubah konstitusi, dengan mengutip dugaan kecurangan pemilu sebagai dasar ketidakabsahannya.
"Saya ingin Anda semua datang ke D-Chowk hari ini untuk unjuk rasa damai," bunyi pernyataan berbahasa Urdu yang diunggah di platform media sosial Khan, X, pada hari Jumat. "Perang ini telah memasuki fase yang menentukan," tambahnya.
Polisi di ibu kota terlihat mengumpulkan beberapa aktivis PTI pada hari Jumat, termasuk perempuan, yang berusaha menuju lokasi protes.
Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi memperingatkan para pendukung PTI agar tidak menyerbu dan mengadakan kampanye di Islamabad.
"Siapa pun yang tertangkap tidak akan diberi keringanan hukuman, dan tidak seorang pun boleh mengeluh di kemudian hari," katanya dalam konferensi pers pada hari Kamis malam.
Naqvi membela tanggapan pemerintah terhadap unjuk rasa oposisi, dengan mengatakan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berada di ibu kota, dan negara tersebut sedang melakukan persiapan menjelang pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai pada 15-16 Oktober.
Ia mengatakan Perdana Menteri China Li Qiang dijadwalkan mengunjungi Islamabad sebelum pertemuan SCO. Pemerintah "tidak dapat membiarkan kekacauan apa pun" menyusul peristiwa-peristiwa penting ini, imbuhnya. Navqi juga mendesak partai Khan untuk memindahkan rencana mereka ke tanggal lain seusai pertemuan-pertemuan penting tersebut.
Khan telah dipenjara sejak Agustus tahun lalu atas tuduhan korupsi yang sangat kontroversial dan tuduhan kriminal lainnya, sementara partainya tetap menjadi sasaran tindakan keras pemerintah yang didukung militer. Ia menolak semua tuduhan tersebut karena bermotif politik, dan hukumannya telah dibatalkan atau ditangguhkan karena kurangnya bukti.
Meskipun menghadapi tantangan, kandidat yang didukung PTI memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum pada Februari, tetapi tidak cukup untuk membentuk pemerintahan. Itu memungkinkan lawan-lawan Khan, yang dipimpin oleh Sharif, untuk menyusun koalisi yang berkuasa, yang diduga dengan bantuan militer yang kuat.
Khan, mantan bintang kriket yang menjadi perdana menteri, digulingkan dari kekuasaan dalam mosi tidak percaya parlemen oposisi 2022 yang dipimpin oleh Sharif. Pemimpin Pakistan yang digulingkan itu menolak tindakan tersebut sebagai tindakan ilegal dan mengklaim bahwa tindakan tersebut diatur oleh militer, tuduhan yang kemudian dibantah oleh Sharif dan pejabat militer. [es/ft]
