Dengan paket sanksi baru dipertimbangkan masyarakat internasional setelah Korea Utara melakukan ujicoba nuklir keenam dan paling kuat pekan lalu, analis mengatakan China tampaknya masih keberatan untuk mendukung penghentian pasokan minyak, sebuah langkah yang dapat mengguncang rezim Kim Jong Un.
Berbicara dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB setelah Pyongyang hari Minggu menguji yang disebutnya bom hidrogen yang dapat dipasang pada hulu ledak misil balistik, Duta Besar Amerika untuk PBB Nikki Haley mengatakan hari Senin (4/6) Amerika kehilangan kesabaran terhadap Kim Jong Un yang mengajak perang. Ia mengatakan hanya sanksi paling keras akan memungkinkan penyelesaian ancaman nuklir yang makin meningkat itu melalui diplomasi.
Haley mengatakan ke 15 negara anggota Dewan Keamanan akan merundingkan rancangan sanksi baru yang lebih keras pekan ini dan mengupayakan agar dilakukan pemungutan suara hari Senin.
Baru sebulan lebih sejak Dewan Keamanan menyetujui resolusi sanksi setelah Korea Utara meluncurkan dua misil antar benua pada bulan Juli. Sanksi bertujuan mengurangi sepertiga pemasukan dari ekspor yang bernilai 3 miliar dolar setahun, dengan melarang ekspor batu bara, besi, timbal, dan makanan laut. Yang masih dapat digunakan agar Pyongyang menghentikan upaya mengembangkan senjata nuklir adalah dengan menghentikan pasokan minyakdan bahan bakar lain.
Dukungan China
Rancangan resolusi sanksi baru PBB usulan Amerika Serikat, yang dokumennya diperoleh VOA hari Rabu (6/9), meminta pelarangan penjualan minyak mentah serta bahan bakar minyak lainnya dan gas alam cair kepada Korea Utara.
Dukungan dari China dan Rusia sangat penting untuk menerapkan embargo minyak terhadap Korea Utara. Kedua negara tidak hanya anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tetapi juga negara-negara pengekspor energi utama ke negara yang mengucilkan diri dari hubungan dengan negara lain.
Beijing, darimana Pyongyang mengimpor hampir setengah dari seluruh kebutuhan minyak dan gasnya, belum memberikan indikasi bagaimana sikapnya terhadap rencana tersebut. China sejauh ini baru menegaskan dukungan terhadap negosiasi-negosiasi damai.
“China tidak memiliki hubungan yang luar biasa dengan Korea Utara..namun mereka punya traktat perdamaian dan persahabatan sejak tahun 1961," kata Joseph DeTrani, mantan utusan khusus untuk Pembicaraan Enam Pihak dengan Korea Utara. DeTrani merujuk pada Traktat Persahabatan, Kerjasama dan Bantuan Bersama Sino-Korea Utara (The Sino-North Korean Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance). “China tidak mau menjadikan Korea Utara sebagai musuh sepenuhnya. Mereka juga ingin memiliki beberapa keuntungan. Mereka tidak mau sepenuhnya mengasingkan kepemimpinan di Pyongyang.”
Analis lainnya, Richard Bush, peneliti senior di Brookings Institution’s John L. Thornton China Center, mengatakan Beijing berjalan di garis tipis antara mengambil tindakan-tindakan untuk memberikan sanksi terhadap Pyongyang atas aksi-aksi provokatifnya dan menyediakan cukup sumber daya untuk rejim tersebut tetap bertahan. [ds/fw]
