China memenjarakan seorang blogger populer setelah menyatakan dirinya bersalah karena mencemarkan nama baik para martir. Blogger itu mengatakan bahwa jumlah korban tewas dalam bentrokan perbatasan China-India tahun lalu lebih tinggi daripada jumlah yang diungkapkan pemerintah secara resmi -- empat orang.
Qiu Ziming, yang memiliki lebih dari 2,5 juta pengikut di Weibo, media sosial seperti Twitter, dijatuhi hukuman delapan bulan penjara, di pengadilan Nanjing, China Timur, Selasa (1/6).
Ia adalah orang pertama yang dipenjara berdasarkan undang-undang baru hukum pidana China yang melarang pencemaran nama baik para martir dan pahlawan.
Setelah berbulan-bulan tidak mengeluarkan pernyataan, militer China, Februari lalu mengatakan bahwa empat tentaranya tewas dalam bentrokan dengan pasukan India di Lembah Galwan yang disengketakan pada Juni tahun lalu.
Itu adalah konflik perbatasan terburuk antara China dan India dalam beberapa puluh tahun.
Para tentara yang tewas itu secara anumerta dihormati sebagai pahlawan penjaga perbatasan.
Dalam pernyataannya di media sosial, Qiu menyatakan bahwa jumlah kematian sebenarnya mungkin lebih tinggi daripada jumlah resmi itu.
Ia juga mengatakan bahwa seorang komandan selamat "karena ia adalah perwira tertinggi di sana" -- sebuah komentar yang membuat jengkel para pejabat.
Qiu telah melanggar reputasi dan kehormatan para pahlawan dan martir , dan mengakui kejahatannya, kata putusan pengadilan itu.
Pria berusia 38 tahun itu ditahan pada Februari dan Weibo memblokir akun sosialnya. Akun Qiu menggunakan nama samaran Crayon Ball.
Sejak Februari, polisi telah menangkap setidaknya enam blogger karena diduga mencemarkan nama baik tentara-tentara yang tewas itu dalam komentar online mereka.
Beijing mengesahkan sebuah undang-undang pada 2018 yang membuat pencemaran nama baik para martir dan pahlawan -- termasuk pahlawan masa perang yang diidolakan dalam sejarah Partai Komunis dan tokoh-tokoh zaman modern seperti petugas pemadam kebakaran dan tentara yang gugur -- sebagai pelanggaran sipil. Pada Februari tahun ini, pelanggaran sipil itu diubah menjadi pelanggan pidana. [ab/uh]