Kemudahan mendengarkan ceramah kiai atau ustadz dirasakan betul oleh banyak umat Islam saat ini. Seperti Sutrisno, warga Yogyakarta yang mengaku memilih rekaman pengajian Gus Baha atau Kiai Imron Djamil sebagai pemuas dahaga ilmu. Berbeda sekali dengan masa kecilnya dulu, kini tinggal klik, materi pengajian itu bisa didengarkan setiap saat.
“Dulu, kalau mau mendengarkan ceramah Pak A.R Fachruddin harus nunggu jadwal di RRI atau TVRI, sekarang bisa mencarinya lewat YouTube,” ujarnya kepada VOA.
Abdul Rozak Fachruddin yang disebut Sutrisno, adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah pada periode 1968-1990.
Sayangnya, kata Sutrisno, di media sosial justru lebih dominan pendakwah-pendakwah baru. Kelebihan pendakwah era baru ini, ujarnya, adalah karena mereka aktif bermedia sosial. Banyak kiai atau ustadz yang ilmunya mumpuni, tidak memproduksi sendiri konten mereka. Ceramah mereka terdokumentasi baik, karena kepedulian santri atau jamaahnya.
“Kiai Imron Djamil itu karena ada salah satu jamaah rajin merekam pengajiannya di radio, kemudian diunggah ke internet. Demikian juga Gus Baha, karena ada yang merekam kemudian meng-upload-nya ke YouTube,” kata Sutrisno.
Perpindahan Otoritas Keagamaan
Internet ibarat seperti supermarket yang menyediakan banyak pilihan. Namun, di balik kemudahan itu muncul pula persoalan. Seperti disampaikan Profesor Muhammad Ali Ramdhani, Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama.
“Kemunculan era clicktivism ini dapat menggerus otoritas keagamaan, yang semula bertumpu pada sosok kiai, ustad dan guru, sekarang bergeser pada figur-figur baru yang rajin melakukan update materi dakwah pada media sosialnya,” kata Ali Ramdhani.
Dia memaparkan itu ketika berbicara dalam diskusi terkait dakwah yang ramah, Selasa (23/3). Diskusi diselenggarakan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Ali Ramdhani juga mengkritisi kondisi, di mana otoritas keagamaan tidak lagi diukur berdasarkan kedalam ilmu dan pengetahuan. Mayoritas umat justru melihat sisi lain, seperti penampilan, durasi, retorika dan bahkan wajah pendakwah yang dinilai menawan.
Figur semacam ini, yang disebut Sutrisno di atas, sebagai kiai baru yang sadar media sosial. Laman-laman mereka diikuti jutaan umat, begitu pula paket ceramahnya. Meski kadang, isi ceramahnya menjadi kontroversi di tengah umat Islam sendiri.
“Fenomena dakwah via media baru ini, adalah sama sekali baru dan belum pernah dijumpai pada masa yang lalu,” tambah Ali Ramdhani.
Untuk itulah, mahasiswa yang menggeluti ilmu dakwah di fakultas dakwah dan komunikasi memiliki tantangan dan tanggung jawab. Tidak sekedar mengimbangi model dakwah baru yang dinilai keras dan tidak toleran, tetapi juga mengembangkan dakwah Islam secara santun dan ramah.
Kombinasi yang harus dikuasai adalah pengetahuan keagamaan, ilmu dakwah dan komunikasi. Ali Ramdhani mengingatkan, keberhasilan dakwah tidak semata-mata ada pada kualitas materi tetapi juga metode, media dan instrumen yang digunakan.
Pemahaman Budaya Lokal Penting
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Yogyakarta Dr Hilmy Muhammad pun melihat fenomena yang sama. Pengasuh Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak, Yogyakarta, ini menyayangkan banyak pendakwah didengarkan karena penampilannya.
“Banyak penceramah kita yang terkenal, bukan karena ilmunya. Bukan karena pengetahuannya yang cukup tentang budaya dan masyarakat Indonesia. Tetapi karena hidungnya yang mancung atau kulitnya yang putih, dan ini kemudian bisa berbahaya,” ujarnya dalam diskusi yang sama.
Hilmy memandang, pengetahuan mengenai masyarakat dan budaya Indonesia bagi pendakwah Islam penting. Sejarah membuktikan, Wali Songo mampu berdakwa secara damai, dengan tetap menghormati budaya masyarakat asli, yang ketika itu telah dipraktikkan sehari-hari.
Pengetahuan semacam ini, kata Hilmy, memberi ruang bagi pendakwah untuk mengajarkan agama sesuai kitab suci dan pesan nabi, dengan tetap selaras budaya Indonesia.
Menurut Hilmy, program Kementerian Agama penceramah bersertifikat adalah salah satu upaya menyikapi fenomena tersebut. Program itu tidak bermakna sertifikasi penceramah atau dai seperti yang dikritik banyak pihak. Penceramah bersertifikat, tambahnya, akan mampu turut menekan isu-isu ekstrimisme yang belakangan kian gencar, terutama didakwahkan melalui media sosial.
“Kita suka gaduh. Ta’ashub (fanatik buta) berlebihan terhadap satu kelompok, kemudian dibesar-besarkan,” kritik Hilmy.
Jalan Moderasi Beragama
Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Al Makin, mengakui tugas lembaga yang dipimpinnya tidak mudah. Apalagi dengan semakin memuncaknya popularitas dakwah melalui media sosial. Dia mengkritik pelaku dakwah di media sosial, yang bahkan tidak pernah menyebut iman berbeda sebagai bentuk saling memahami dan menghormati.
“Mereka rata-rata sangat fanatik, dan menyerang orang yang berpaham berbeda. Orang yang berpaham berbeda dianggap tidak beriman dan dipojokkkan, bahkan secara teologis dihakimi. Inilah dakwah yang tidak ramah,” kata Al Makin.
Karena itulah menjadi tugas perguruan tinggi yang memiliki fakultas dakwah seperti UIN, untuk membentuk calon pendakwah yang ramah, memahami keragaman dan kebhinekaan, serta memahami iman, tradisi, faham, dan madzab lain selain yang dia yakini.
“Dakwah tidak hanya membicarakan tentang betapa benar iman kita dan betapa salahnya orang lain. Dakwah juga membicarakan bagaimana cara memahami iman lain, memahami orang lain, tradisi lain, ibadah lain, sehingga kita bisa hidup berdampingan saling memahami,” tandas Al Makin.
Al Makin juga memastikan, UIN Sunan Kalijaga mempunyai tradisi sebagai pusat moderasi beragama dan kebhinekaan. Namun dia berpesan, moderasi beragama tidak akan berjalan jika tidak diikuti dengan paham keragaman atau kebhinekaan.
“Ukuran moderasi adalah sejauh mana kita menghargai tradisi dan keyakinan orang lain,” tambahnya. [ns/ab]
