Departemen Luar Negeri Amerika telah menyetujui permintaan Taiwan untuk membeli peralatan militer bernilai sekitar 2,2 miliar dolar.
Kesepakatan yang diumumkan hari Senin (8/7) oleh Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan, Departemen Pertahanan itu, mencakup pembelian 108 tank Abrams M1A2T, 250 misil anti-pesawat Stinger dan lebih dari 1.500 misil anti-tank. Badan itu menyatakan paket tersebut tidak akan mengubah keseimbangan militer dasar di kawasan.
Pemerintah AS mengatakan usul penjualan itu sesuai dengan UU dan kebijakan AS.
"Penjualan yang diusulkan ini melayani kepentingan nasional, ekonomi, dan keamanan AS dengan mendukung upaya berkelanjutan untuk memodernisasi angkatan bersenjata Taiwan dan mempertahankan kemampuan pertahanan yang kredibel," kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri kepada VOA.
"Penjualan yang diusulkan ini akan membantu meningkatkan keamanan penerima dan membantu menjaga stabilitas politik, keseimbangan militer serta kemajuan ekonomi di kawasan itu," tambah pejabat itu.
Di Taipei, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menyampaikan penghargaan atas kesepakatan itu, dan mengatakan senjata pertahanan yang disediakan AS akan meningkatkan kemampuan Taiwan membela diri dan mencegah potensi ancaman militer.
Dalam tweet pada hari Selasa (9/7), Tsai mengatakan Taiwan akan terus berinvestasi dalam pertahanan nasional, mempertahankan demokrasi sambil mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional.
Kesepakatan itu telah membuat marah China, pesaing sengit Taiwan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, Selasa (9/7) meminta Amerika untuk “segera membatalkan” pembelian itu, seraya menyatakan hal tersebut “merupakan pelanggaran serius prinsip satu-China, terang-terangan mencampuri urusan dalam negeri China, serta merusak kedaulatan dan kepentingan keamanan China.”
Geng juga mengatakan China telah mengajukan keluhan resmi dengan Amerika melalui saluran-saluran diplomatik.
Kedua pihak terpisah setelah perang saudara tahun 1949, sewaktu pasukan Nasionalis pimpinan Chiang Kai-Shek diusir dari daratan oleh pasukan Komunis pimpinan Mao Zedong dan berlindung di Taiwan. Tetapi Beijing menganggap Taiwan yang berpemerintahan sendiri itu sebagai wilayahnya, dan telah bertekad untuk menguasainya, bila perlu dengan kekerasan.
Amerika mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari Taiwan ke China pada tahun 1979, tetapi presiden-presiden Amerika terikat oleh undang-undang untuk memasok senjata dan membela Taiwan.
Kesepakatan itu juga muncul di tengah-tengah sengketa perdagangan yang tengah berlangsung antara pemerintahan Trump dan Beijing. Kedua negara saling menerapkan tarif terhadap produk-produk pihak lain sejak tahun lalu. [uh/lt]
