Dewan HAM PBB hari Kamis (11/7), dengan selisih suara tipis, menyetujui sebuah resolusi yang memberi mandat untuk melakukan sebuah kajian internasional “menyeluruh” dari perang narkoba yang dilancarkan pemerintah Filipina. Menurut badan-badang pengamat, perang narkoba itu telah menewaskan lebih dari 20 ribu orang.
Resolusi itu memperoleh kecaman keras dari pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, yang mengatakan, jumlah korban itu dibesar-besarakan, dan taksirannya 5.300 yang tewas. Juga, katanya, penumpasan itu memperoleh dukungan kuat dari banyak warga Filipina.
Perang narkoba yang dilancarkan oleh Duterte dan sudah berlangsung tiga tahun telah mengakibatkan sebuah penumpahan darah di negara Asia itu. Laporan mengatakan, terjadi pembantaian para tersangka setiap malam oleh polisi dan orang bertopeng yang dipersenjatai.
Aktivis mengatakan, mereka tadinya berharap sebuah resolusi PBB akan menyerukan penyelenggaraan sebuah penyelidikan resmi, tetapi kemudian resolusi ini diubah dan hanya menyerukan penerbitan sebuah laporan guna meraih dukungan mayoritas.
Teks resolusi ini, awalnya diusulkan oleh Eslandia, dan meraih dukungan dari 18 negara dalam Dewan HAM yang beranggotakan 47 negara, dimana 14 negara menentangnya, dan 15 negara abstain.
Resolusi ini menyerukan kepada Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet, agar menyiapkan sebuah “laporan tertulis menyeluruh tentang situasi HAM di Filipina,” dalam kurun satu tahun kedepan.
Dubes Manila untuk PBB di Jenewa, Evan Garcia, segera menolak hasil pemungutan suara itu.
“Kami tidak bisa menerima sebuah resolusi partisan dan satu pihak ini,” kata Garcia, setelah pemungutan suara, dan dia membacakan sebuah pernyataan mewakili Menlu Teodoro Locsin.
“Resolusi ini tidak mewakili kemenangan atas hak-hak asasi manusia, tetapi pencemoohan HAM," kata Garcia, dan ditambahkannya “akan ada konsekuensi.”
Deputi Direktur untuk Human Rights Watch, Leila Matar, menjelaskan bahwa resolusi itu merupakan langkah yang “gamblang namun penting” yang “menandai awal dari tuntutan akuntabilitas atas pembunuhan ribuan orang terkait perang narkoba.”
Amnesty International memuji hasil pemungutan suara pada Kamis itu dan menyebutnya sebagai “penting.”
Resolusi ini “memberi harapan untuk ribuan keluarga yang berkabung di Filipina, dan warga Filipina tidak terhitung banyaknya yang berani menantang perang narkoba diliputi pembunuhan dan disponsori pemerintahan Duterte itu.” Demikian pernyataan dari direktur kawasan Asia timur dan tenggara Amnesty International, Nicholas Bequelin. (jm/al)
