Dewan beranggota 15 negara, dalam pernyataan yang konsepnya dibuat oleh Amerika Serikat, Jumat malam (26/8) mengatakan bahwa dewan akan terus memantau dengan seksama keadaan dan mengambil langkah signifikan lebih jauh. Pernyataan itu tidak mengatakan apa langkah-langkah tersebut.
Pernyataan itu mengecam Korea Utara atas pengalihan sumber dayanya ke “usaha membuat misil balistik” sementara warga Korea Utara “mempunyai kebutuhan besar yang tidak dipenuhi.”
Pernyataan tersebut disetujui setelah beberapa babak perundingan dengan China, yang tidak menyetujui rancangan sebelumnya, yang mengutarakan keprihatinan akan peningkatan ketegangan di kawasan itu.
Peluncuran terbaru misil balistik Korea Utara, Selasa (23/8) ditembakkan dari kapal selam. Misil tersebut terbang ke arah Jepang. Ini adalah peluncuran pertama Korea Utara yang berhasil dari kapal selam dan yang terbaru dari rentetan percobaan dan peluncuran dalam beberapa bulan ini dengan tidak memperdulikan resolusi–resolusi PBB.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan peluncuran misil itu adalah “tindakan gegabah dan tidak dapat dimaafkan” yang mengancam keamanan Jepang.
“Amerika dan sekutunya telah menyebut percobaan penembakan misil kami pelanggaran resolusi PBB dan mengajukannya ke Dewan Keamanan untuk dibicarakan. Ini adalah provokasi yang sangat buruk, seperti pihak yang bersalah menuduh pihak yang tidak bersalah,” kata Jon Min Dok, pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Sabtu (27/8).
“Cara terbaik bagi Amerika lolos dari serangan maut dari kami adalah dengan menahan diri dan jangan menghina martabat kami dan mengancam keamanan kami,” lanjutnya.
Amerika Serikat dan Jepang memohon pertemuan darurat Dewan Keamanan hari Rabu.
Setelah itu, ketua Dewan Keamanan Ramlan bin Ibrahim dari Malaysia mengatakan pada umumnya ada perasaan kutukan oleh sebagian besar anggota, tetapi akan ada pembicaraan mengenai cara membuat pernyataan kepada pers.
“Ini adalah insiden ke-4 kalinya terjadi belakangan ini, dan sampai sekarang dalam empat insiden terakhir, ada yang tidak disepakati oleh Dewan, kata wakil Duta Besar Inggris untuk PBB, Peter Wilson, kepada wartawan hari Kamis. [gp]