Ketika konflik di wilayah Tigray, Etiopia utara, memasuki bulan keenam, Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (22/4), akhirnya menyerukan peningkatan akses kemanusiaan dan "pemulihan keadaan normal."
Pernyataan dari 15 negara dewan itu juga menyampaikan "keprihatinan yang mendalam" mengenai laporan kekerasan seksual dan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan di Tigray. Dewan Keamanan juga menyerukan penyelidikan dan pertanggungjawaban, tetapi tidak secara langsung mengecamnya.
Laporan yang sangat memprihatinkan dan mengerikan muncul dari para korban dari Tigray yang diperkosa dan diperkosa beramai-ramai oleh sekelompok pria, kebanyakan berseragam.
Seorang pejabat senior PBB minggu ini mengatakan kemungkinan diperlukan waktu berbulan-bulan sebelum skala penuh dan besarnya kekejaman yang dilakukan terhadap perempuan dan anak perempuan di Tigray diketahui.
Anggota dewan juga menegaskan kembali dukungan kuat mereka pada upaya mediasi regional, khususnya Uni Afrika dan IGAD, dan menekankan pentingnya keterlibatan mereka yang berkesinambungan.
Irlandia memimpin perundingan untuk mencapai pernyataan konsensus itu. Sejak mengambil kursi ketua dewan bergilir selama dua tahun pada bulan Januari, Irlandia telah mengadakan dua pertemuan informal di Tigray, karena Etiopia tidak secara resmi masuk dalam agenda dewan PBB.
Pada sebuah acara di Universitas Georgetown, Rabu (21/4), utusan Irlandia untuk PBB Geraldine Byrne Nason mengatakan sikap diam dewan terhadap Tigray "sangat jelas" dan tidak membantu situasi. Ia menyampaikan komentar yang lebih positif pada hari Kamis.
"Untuk pertama kalinya, dewan ini berbicara dengan satu suara guna mengungkapkan keprihatinan kolektifnya tentang situasi kemanusiaan yang mengerikan di lapangan," katanya dalam sebuah pernyataan.
"Sementara mengakui langkah-langkah awal yang diambil oleh pemerintah Etiopia, Dewan Keamanan hari ini mengakui bahwa para pelaku kemanusiaan di lapangan membutuhkan akses tanpa batas ke orang-orang yang membutuhkan. ”
Wilayah, di utara Etiopia, telah menjadi pusat permusuhan sejak November, ketika menurut pemerintah federal pejuang dari Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) menyerang pangkalan militer di wilayah tersebut. Perdana Menteri Etiopia Abiy Ahmed mengatakan serangan itu mendorong pemerintah melancarkan serangan militer untuk mengusir kelompok itu keluar. [my/jm]
