Bank Dunia hari Rabu (1/7) menaikkan peringkat Indonesia dari negara berpendapatan menengah atau “middle income country” menjadi negara berpendapatan menengah ke atas atau “upper middle income country.”
Kenaikan peringkat ini diberikan setelah kajian terkini Bank Dunia yang menunjukkan peningkatan pendapatan kotor nasional (Gross National Income atau GNI) per kapita, dari 3.840 dolar atau 54,7 juta rupiah pada tahun 2019, menjadi 4.050 dolar atau 57,7 juta rupiah pada tahun 2020.
Sebagaimana diketahui Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per kapita ini dalam empat kategori, yaitu berpendapatan rendah [1.035 dolar], berpendapatan menengah bawah [antara 1.036 – 4.045 dolar], berpendapatan menengah ke atas [antara 4.046 – 12.535 dolar] dan berpendapatan tinggi [di atas 12.535 dolar].
Pengklasifikasian ini biasanya digunakan untuk kalangan internal Bank Dunia, namun kerap dirujuk secara luas oleh lembaga dan organisasi internasional. Bank Dunia sendiri menggunakan klasifikasi ini sebagai salah satu faktor menentukan apakah suatu negara memenuhi syarat menggunakan fasilitas dan produk Bank Dunia, atau tidak.
Kementerian Keuangan dalam pernyataan pers yang diterima VOA menyatakan, “Kenaikan status Indonesia tersebut merupakan bukti atas ketahanan ekonomi dan kesinambungan pertumbuhan yang selalu terjaga dalam beberapa tahun terakhir.”
Ditambahkan, “Ini merupakan buah kerja keras masyarakat dan pemerintah dlaam upaya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan.”
Pemerintahan Joko Widodo telah mendorong serangkaian kebijakan reformasi struktural dan manusia, untuk meningkatkan ekspor, mengurangi defisit transaksi berjalan dan memanfaatkan ekonomi digital guna mendorong pemberdayaan ekonomi yang luas dan merata.
Indonesia dan Bank Dunia Terus Tingkatkan Kerjasama
Indonesia dan Bank Dunia telah terus meningkatkan kerjasama dalam kerangka kerja “Strategi Kemitraan Negara,” di mana untuk menangani dampak pandemi virus corona misalnya, Bank Dunia telah memberikan dukungan pembiayaan sebesar 250 juta dolar atau sekitar 3,62 triliun rupiah. Dukungan pembiayaan ini digunakan untuk mendukung Indonesia dalam mengurangi risiko perebakan, meningkatkan kemampuan mendeteksi hingga tanggapan terhadap Covid-19 ini.
Kementerian Keuangan menggarisbawahi peningkatan status ini akan semakin “memperkuat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia.” Ditambahkan, “status ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, memperbaiki kinerja, mendorong daya saing ekonomi dan memperkuat dukungan pembiayaan.” [em/pp]
