India telah melarang sebuah organisasi Islam, menuduhnya terlibat dalam terorisme dan menyebutnya sebagai ancaman terhadap keamanan negara.
Larangan terhadap "Front Populer" itu diumumkan hari Rabu (28/9) menyusul tindakan keras di seluruh negara itu. Lebih dari 250 anggota kelompok itu telah ditangkap dalam beberapa hari terakhir ini.
Larangan itu juga mencakup afiliasi kelompok itu dan akan berlaku hingga lima tahun ke depan.
Sehari sebelum kelompok itu dilarang, mereka membantah tuduhan melakukan kegiatan anti-nasional dan menyebut kebijakan pemerintah terhadap anggotanya sebagai “upaya mencari-cari kesalahan.”
Organisasi politik kelompok itu, Partai Sosial Demokrat India, mengecam tindakan itu dan menyebutnya sebagai “pukulan langsung terhadap demokrasi dan hak-hak rakyat.”
Pemerintah India telah menyampaikan sejumlah tuduhan terhadap Front Populer India, yang dibentuk sekitar 15 tahun lalu. Pemerintah mengatakan kelompok itu dan mitra-mitranya telah terlibat dalam “pelanggaran serius, termasuk melakukan kegiatan terorisme dan pendanaannya, pembunuhan dengan sasaran tertentu yang mengerikan, dan mengabaikan aturan konstitusional negara itu.”
Kementerian Dalam Negeri India mengatakan Front Populer memiliki hubungan dengan kelompok teroris global dan sejumlah anggotanya telah bergabung dengan ISIS, serta ikut melakukan kegiatan teror di Suriah dan Irak.
Pemerintah India mengatakan kelompok itu “telah mengejar agenda rahasia untuk meradikalisasi bagian tertentu masyarakat” sambil berpura-pura beroperasi sebagai organisasi sosial-ekonomi, pendidikan dan politik.
Kelompok ini pertama kali menarik perhatian setelah pengadilan menghukum beberapa anggotanya karena memotong tangan seorang profesor perguruan tinggi yang oleh beberapa kelompok Muslim dituduh menyampaikan pernyataan menghina terhadap Nabi Muhammad SAW.
Meskipun Front Populer selama bertahun-tahun hanya terbatas di segelintir wilayah selatan India, pengaruhnya telah menyebar ke wilayah lain sejak pemerintah nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi berkuasa delapan lalu.
Seruan untuk melarang kelompok itu tumbuh setelah terungkapnya peran Front Populer dalam memicu demonstrasi anti-pemerintah beberapa tahun terakhir ini. [em/jm]
Forum