Presiden Joko Widodo hari Rabu (9/1) melantik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baru Letjen TNI Doni Monardo. Doni menggantikan Kepala BNPB sebelumnya yang memasuki masa pensiun yaitu Willem Rampangilei. Pengambilan sumpah Letjen TNI Doni oleh Presiden jokowi dilakukan di Istana Negara, Jakarta.
Presiden berpesan kepada Kepala BNPB yang baru, untuk memimpin BNPB lebih baik agar dapat berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait dalam menangani bencana. Tidak lupa, Jokowi pun menyerukan Doni untuk bertindak cepat di lapangan.
Dalam pidatonya Joko Widodo sempat menyitir alasan mengapa ia memilih mantan komandan Paspampres itu menjadi Kepala BNPB, antara lain karena Doni memiliki karakter kepemimpinan yang kuat sehingga diharapkan lebih sigap lagi memitigasi bencana yang makin kerap terjadi di Indonesia, negara yang dikelilingi cincin api atau daerah rawan bencana.
"Kita harus tahu dan sadar bahwa negara ini di kelilingi oleh cincin api, ring of fire, sehingga perlu sebuah manajemen yang kuat, memerlukan sebuah kepemimpinan yang kuat untuk mengkonsolidasi,mengkoordinasi, baik pemda , baik di pusat, baik di provinsi, baik TNI, Pangdam, Kodam, Kurem dan kepolisian dalam rangka apa? Segera cepat dan respon terhadap bencana yang ada sehingga memerlukan leadership, sebuah kepemimpinan yang kuat, saya melihat Pak Letnan Jenderal, Doni ini orangnya," ungkap Jokowi.
Ditambahkannya, Doni punya PR dan tugas berat yang menanti didepan. Salah satu di antaranya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena bencana sebelumnya seperti di Lombok, Palu, Banten dan juga Lampung.
Terkait status Doni yang merupakan perwira TNI aktif, Jokowi tidak mempersoalkan itu. Menurutnya yang terpenting Doni bisa melakukan tugasnya dengan baik. BNPB tetap di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jabatan Kepala BNPB ini setingkat dengan jabatan menteri.
Ketua BNPB: Prioritas Utama, Rehabilitas Daerah yang Terkena Bencana
Doni mengatakan prioritasnya ke depan setelah resmi menjabat Kepala BNPB adalah melakukan rehabilitasi wilayah yang terkena bencana dan secepatnya turun ke lapangan, setelah melakukan briefing dengan para pejabat BNPB.
Sementara terkait banyaknya alat peringatan dini bencana tsunami dan gempa bumi yang rusak, lulusan Akmil tahun 1985 ini, mempersilahkan untuk mempertanyakan hal tersebut kepada BMKG. Demikian pula soal anggaran bencana, ia menyatakan untuk konfirmasi hal tersebut kepada Kementerian Keuangan.
Selain itu , terkait mitigasi bencana pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh pihak agar mitigasi bencana ini bisa menyeluruh secara luas ke segala lapisan masyarakat, termasuk sampai kepada rumah tangga. Menurutnya, edukasi dan mitigasi bencana justru harus dimulai sedini mungkin, yaitu dari rumah.
"Ya kami akan memantau perkembangan karena konsep atau program pembelajaran bagi para pelajar bahkan bukan hanya sekolah menengah bahkan SD bahkan juga TK termasuk daerah yang rawan bencana potensi bencananya besar mungkin dari rumah tangga, balita juga harus disampaikan itu sehingga kesiapannya akan lebih maksimal. Sangat penting," tandas Doni.
Selain koordinasi dengan berbagai pihak, kata Doni yang tidak kalah pentingnya adalah mengevaluasi hasil riset atau penelitian sejumlah pakar di bidang yang terkait, yang dapat digunakan untuk menyusun mitigasi , edukasi bencana, maupun tata ruang di daerah rawan bencana bisa lebih maksimal dan matang lagi kedepannya.
"Yang pertama dari hasil kajian dan riset sejumlah pakar di bidang kebencanaan ada sejumlah potensi megatrust di beberapa wilayah dan tentu kita ini sampaikan kepada publik dengan cara yang tepat sehingga semua kawasan yang nantinya menjadi potensi bencana ini sudah mempersiapkan diri. Kerjasama dengan semua komponen ya ada dari BMKG, lembaga yang lain termasuk dari badan geologi. (gi/em)
