Dewan Keamanan PBB dijadwalkan untuk melangsungkan pemungutan suara hari Kamis (31/5) tentang resolusi yang dirancang Amerika yang mengancam embargo senjata ke Sudan Selatan dan sanksi terhadap enam orang, termasuk menteri pertahanan negara itu, jika pertempuran tidak kunjung berhenti dan perjanjian politik tidak bisa dicapai.
Rancangan resolusi itu menyerukan kepada Sekjen PBB Antonio Guterres untuk melaporkan apakah pertempuran masih terjadi dan “perjanjian politik yang nyata” berhasil dicapai, selambat-lambatnya pada 30 Juni mendatang. Jika ia melaporkan masih adanya pertempuran atau tidak tercapainya perjanjian, maka menurut rancangan itu Dewan Keamanan PBB akan mempertimbangkan untuk memberlakukan embargo senjata atau sanksi-sanksi terhadap enam pejabat, atau kedua langkah sekaligus, dalam waktu lima hari.
Tetapi beberapa diplomat Dewan Keamanan PBB, yang berbicara tanpa menyebut nama karena konsultasi yang berlangsung bersifat tertutup, mengatakan rancangan resolusi itu mungkin tidak akan meraih sembilan suara minimal untuk disetujui dan kini sedang berlangsung perundingan untuk mencapai kompromi.
Dewan Keamanan PBB pada tahun 2015 memberlakukan sanksi-sanksi terhadap beberapa pemimpin militer Sudan Selatan – di kedua pihak – karena memicu konflik. Tetapi upaya Amerika untuk memberlakukan embargo senjata pada tahun 2016 gagal. [em/al]
