Dewan Keamanan PBB telah secara resmi mempertimbangkan upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB dengan menyerahkan masalah itu kepada sebuah komisi urusan keanggotaan.
Dewan hari Rabu telah menyerahkan permohonan Palestina itu ke komisi keanggotaan baru, yang mencakup seluruh 15 negara anggota DK. Langkah ini merupakan bagian dari prosedur PBB dalam mempertimbangkan permohonan keanggotaan.
Komisi itu akan mengadakan pertemuan pertamanya hari Jumat. Keputusannya baru akan keluar setelah berpekan-pekan, namun para pengamat mengatakan pengajuan itu akan gagal karena Amerika mengancam akan menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan untuk menghalanginya.
Setelah pertemuan hari Rabu, Utusan Pakestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengatakan kepada para wartawan bahwa ia berharap Dewan Keamanan akan, memikul tanggungjawabnya dan menyetujui lamaran itu.
Namun, Duta Besar Israel untuk PBB, Ron Prosor, mengatakan negara Palestina yang dapat tumbuh tidak dapat dicapai dengan memaksakan hal-hal dari luar, melainkan harus melalui perundingan langsung.
Negara-negara besar dunia terus mendesak Palestina dan Israel untuk kembali ke perundingan perdamaian.
Kepala Urusan Politik PBB Lynn Pascoe mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa usaha-usaha untuk mendorong kedua abelah pihak untuk kembali berunding tidak boleh dihentikan. Ia mengatakan, kini saatnya semua pihak memberi peluang pada diplomasi.
Pembicaraan perdamaian antara kedua pihak mengalami kebuntuan tahun lalu setelah kesepakatan pembekuan konstruksi pembanguana permukiman Isarel di Tepi Barat habis masa berlakunya. Kebuntuan pembicraan ini mendorong Palestina untuk mengushakan pengakuan kenegaraan dari PBB.
