Pada tanggal 31 Desember lalu, Presiden Vladimir Putin menandatangani strategi keamanan nasional baru Rusia yang secara tegas mengidentifikasi NATO sebagai ancaman. Strategi baru Rusia ini, menurut para pengamat, mencerminkan penurunan dalam hubungan antara Rusia dan Barat, setelah aneksasi Moskow terhadap Krimea dan dukungan Rusia terhadap separatis di Ukraina timur, serta intervensi militer Rusia terbaru di Suriah.
Dokumen setebal 40 halaman tersebut pada umumnya bernada keras, memberikan penekanan pada apa yang dinilai sebagai "isolasi Rusia" dalam sistem internasional saat ini.
Selain itu, strategi baru ini memberikan prioritas yang jelas mengenai penempatan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Dokumen itu menekankan perlunya untuk menjamin bahwa "persoalan konstitusional, kedaulatan, kemerdekaan, pemerintah dan integritas wilayah Federasi Rusia tidak dapat diganggu gugat."
Amerika sebagai musuh sekaligus mitra
Dokumen strategi baru itu mengambil dua sisi pendekatan terhadap Amerika Serikat. Di satu sisi, dokumen itu mengatakan bahwa kebijakan luar negeri dan dalam negeri "independen" Rusia telah "memprovokasi oposisi dari Amerika Serikat dan sekutunya, yang berusaha untuk mempertahankan dominasi mereka dalam urusan internasional."
Dokumen ini mengutuk Amerika Serikat yang terus menyebarkan pertahanan anti-rudal, menuduh AS mendukung sebuah "kudeta inkonstitusional" di Ukraina dan bahkan mengklaim bahwa "jaringan laboratorium militer-biologis AS" sedang diperluas di negara-negara tetangga Rusia.
Namun di sisi lain, dokumen itu juga mengatakan bahwa Rusia tertarik dalam membangun kemitraan penuh dengan Amerika Serikat. Strategi baru itu menekankan kebutuhan untuk lebih mengembangkan pengawasan senjata dan membangun kepercayaan, dalam upaya yang berkaitan dengan nonproliferasi senjata pemusnah massal.
Strategi baru ini juga menyerukan kerjasama yang lebih luas (dengan Amerika) "dalam memerangi terorisme dan menyelesaikan konflik regional."
NATO sebagai ancaman
Menyoroti aliansi militer Barat, strategi keamanan nasional baru Rusia menggambarkan adanya "penumpukan" kekuatan oleh NATO, yang dilakukan dengan melanggar norma-norma hukum internasional, yaitu melalui intensifikasi kegiatan militer di negara-negara anggota NATO, serta perluasan lebih lanjut dari aliansi, melalui perluasan infrastruktur militernya hingga ke perbatasan Rusia."
Rusia mengatakan bahwa langkah-langkah NATO ini adalah ancaman bagi keamanan nasional mereka.
Thomas Fedyszyn, seorang profesor urusan keamanan nasional di Naval War College, mengatakan bahwa dokumen Rusia tersebut gagal memberikan catatan bahwa aliansi NATO memutuskan untuk meningkatkan kekuatan reaksi cepat sebagai "respon langsung terhadap kebijakan luar negeri Rusia yang ditujukan untuk mendapatkan kembali wilayah-wilayah yang hilang di Krimea dan Ukraina, beberapa bulan setelah agresi Rusia tersebut dilakukan."
Fedyszyn, yang pernah menjabat sebagai Atase Laut AS untuk Rusia dan dua kali bertugas di markas NATO di Brussels, juga menggarisbawahi bahwa penempatan pasukan NATO di Polandia dan negara-negara Baltik merupakan "rotasi" dan bukan pasukan yang ditempatkan secara permanen. Ia menambahkan bahwa jumlah pasukan NATO tersebut "jauh lebih kecil dibandingkan jumlah pasukan Rusia yang melintasi perbatasan."
Sementara Alexander Golts, seorang pakar militer independen yang berbasis di Moskow mengatakan bahwa strategi keamanan nasional Rusia yang baru itu lebih "defensif-agresif" dari strategi sebelumnya.
"Ideologi dari dokumen tersebut yang mengatakan bahwa Rusia dikelilingi oleh musuh; Rusia menolak negara-negara Barat, yang tidak suka bahwa Moskow melakukan kebijakan luar negeri yang independen dan otonom," kata Golts kepada VOA.
"(Dokumen) ini secara eksplisit menyatakan bahwa jika Rusia tidak dapat mencapai tujuannya melalui jalur diplomatik dan pendekatan politik, maka mereka mungkin (akan) menggunakan cara-cara militer," tambahnya. [pp/dw]
