DPR AS mengesahkan RUU darurat pada Sabtu (22/8) untuk menyediakan $ 25 miliar untuk Dinas Layanan Pos AS. Langkah itu diambil karena AS bersiap menghadapi pemilihan lewat surat dalam jumlah sangat besar dalam pilpres November di tengah pandemi virus corona.
Voting 257 banding 150 suara itu juga akan memulihkan operasional di Pos yang telah memperlamban pengiriman surat di seluruh AS. Puluhan anggota faksi Republik memilih RUU itu, yang kata Presiden Donald Trump akan diveto, apabila lolos di Senat yang dikuasai Republik.
Pemimpin Dinas Layanan Pos Louis DeJoy telah melakukan beberapa perubahan di instansi yang dipimpinnya sejak dia menjabat pada Juni. DeJoy, yang merupakan donor besar Partai Republik, mengatakan upaya itu diberlakukan untuk menghemat pengeluaran di instansi yang telah mengalami kerugian dalam beberapa tahun belakangan.
Beberapa upaya yang dilakukan termasuk meniadakan mesin pemilah surat berkecepatan tinggi dan kotak-kotak pos pinggir jalan, serta mengurangi bayaran overtime kepada pegawai.
DeJoy mengatakan kepada para senator, Jumat (21/8), dalam sebuah sesi bahwa pengiriman surat suara akan diprioritaskan, mengatakan itu "tugas sucinya" untuk memastikan pengiriman surat semacam itu. Namun, dia mengatakan kotak-kotak pos dan perangkat sortir surat yang telah dihapus, "tidak diperlukan."
Sebelumnya pekan ini, DeJoy menangguhkan "inisiatif operasional yang lama berlaku" di kantor pos hingga setelah pemilu "untuk menghindari dampak apapun terhadap surat suara." Dia mengatakan tidak akan ada lagi perangkat proses surat atau kotak-kotak pos yang akan dihapus hingga setelah pemilu dan bahwa "overtime telah, dan akan terus disetujui apabila diperlukan." [vm/ft]
