Jenderal Abdel-Fattah Burhan, yang memegang kendali militer tertinggi di Sudan, telah mengangkat kembali dirinya sebagai kepala badan pemerintahan sementara yang dikelola militer; suatu isyarat bahwa ia memperkuat cengkeramannya di negara itu dua minggu setelah memimpin kudeta. Militer sebelumnya berulangkali menyampaikan janji bahwa mereka akan menyerahkan kekuasaan kepada otoritas sipil.
Sejak kudeta 25 Oktober, lebih dari 100 pejabat pemerintah dan pemimpin politik telah ditahan, bersama dengan sejumlah besar demonstran dan aktivis. Menurut PBB dan tim dokter di Sudan, sedikitnya 14 demonstran anti-kudeta tewas akibat penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan.
Belum ada reaksi langsung dari kelompok-kelompok pro demokrasi atas pengumuman Abdel-Fattah itu.
Sudan telah berada dalam transisi yang rapuh sejak pemberontakan pro-demokrasi tahun 2018 memicu lengsernya pemimpin otoriter sejak lama, Omar Al Bashir.
Dewan Kedaulatan yang beranggotakan 11 orang dibentuk pertama kali pada musim panas tahun 2019 setelah militer menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan dengan kekuatan-kekuatan pro-demokrasi. Sejumlah anggota badan itu juga duduk di badan sebelumnya yang dikepalai Abdel-Fattah sebelum dibubarkan pasca kudeta bulan lalu.
Militer hari Kamis juga mengangkat kembali pemimpin paramiliter yang sangat berpengaruh, Mohammed Hamdan Dagalo, sebagai wakil presiden. Menurut stasiun televisi pemerintah, Abdel-Fattah juga menunjuk kembali tiga jendral yang sebelumnya menjabat dalam Dewan Kedaulatan, sebagai anggota dewan tersebut. Termasuk delapan warga sipil, yang salah seorang diantaranya pernah duduk sebagai anggota dewan itu. [em/jm]
