Dua puluh satu negara Asia menandatangani inisiatif yang didorong China, Jumat (24/10) untuk menciptakan sebuah bank internasional baru untuk Asia yang pemerintah AS sebut tidak perlu dan berpotensi menjadi pesaing yang merusak lembaga-lembaga yang sudah mapan seperti Bank Dunia.
Bank Investasi Infrastruktur Asia tersebut merefleksikan keinginan China untuk mendorong investasi di wilayah ini dan rasa frustrasinya terhadap dominasi AS, Jepang dan Eropa di Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Pembangunan Asia (ADB).
Negara-negara yang menandatangani nota kesepahaman Jumat di Beijing berkisar antara India sampai Laos dan Singapura serta Qatar. Yang absen adalah sekutu-sekutu AS yaitu Jepang, Korea Selatan dan Australia, yang diundang China.
Bergabung dengan bank itu memberi negara-negara ini masukan mengenai peminjam besar internasional dan alternatif yang lebih transparan atas proyek-proyek pembangunan yang didanai langsung oleh China.
Para kritikus takut ban itu akan memiliki standar-standar peminjaman yang longgar dan dapat meremehkan upaya peminjam-peminjam mapan untuk mendorong tata kelola yang baik, praktik-praktik tenaga kerja yang adil dan lingkungan bersih.
Peminjam baru bertujuan mendanai pembangunan jalan, rel kereta api, pembangkit listrik dan jaringan telekomunikasi yang menurut para pejabat keuangan global dibutuhkan untuk jalannya perekonomian.
"Di China ada pepatah, jika ingin kaya, bangun jalan dulu, dan saya yakin itu deskripsi yang sangat jelas mengenai pentingnya infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi," ujar Presiden China Xi Jinping pada para hadirin.
Secara resmi, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim telah menyambut lembaga baru tersebut, mengatakan bahwa negara-negara berkembang memerlukan sekitar US$1 triliun per tahun untuk pendanaan infrastruktur, jauh dari kemampuan sektor swasta untuk mendanainya.
Presiden Bank Pembangunan Asia (ADB) Takehiko Nakao juga telah menyambut bank baru tersebut, mengatakan lembaga itu dapat secara substansial mendorong pendanaan yang tersedia sambil memaksa reformasi birokrasi.
ADB memperkirakan pembangunan negara-negara Asia membutuhkan investasi $8 triliun untuk infrastruktur dari 2010 sampai 2020 hanya agar ekonominya bergerak maju, dan hanya sedikit sekali yang dapat disediakan ADB. (AP)
