Dua tahun setelah gerakan Euromaidan, pemberontakan massa yang menggulingkan rezim yang didukung Rusia tahun 2013 dan membawa pemerintah pro-Barat ke kekuasaan, Ukraina masih bergulat melawan korupsi yang hendak diberantas Euromaidan.
Pekan lalu, pemerintah Ukraina nyaris tidak lolos dari mosi tidak percaya di parlemen, dipicu pengunduran diri menteri ekonomi yang reformis karena korupsi dan lambannya reformasi. Pekan ini, Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier mengimbau Kyiv agar mendorong maju reformasi kebijakan "berdasar prinsip tidak ada toleransi untuk korupsi."
Korupsi di Ukraina bahkan mengancam dukungan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk negara itu. "Tanpa usaha baru yang cukup besar untuk menegakkan reformasi pemerintahan dan memberantas korupsi, sulit melihat bagaimana program yang didukung IMF bisa berlanjut dan berhasil," ujar Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dalam pernyataan pada awal Februari.
Desember lalu, Wakil Presiden Amerika Joe Biden menyebut korupsi di Ukraina sebagai "kanker" dan menempatkan perang melawan korupsi sejajar dengan perang melawan "agresi Rusia yang berkelanjutan."
Menurut jajak pendapat Gallup, hanya 17 persen penduduk menyetujui kinerja kerja Presiden Petro Poroshenko musim dingin lalu. Lebih dari 80 persen mengatakan korupsi tersebar luas, dalam pemerintahan maupun bisnis.(ka/al)
