Rencana calon presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk secara perlahan mengurangi subsidi-subsidi bahan bakar selama beberapa tahun ke depan adalah opsi terbaik untuk mengurangi tekanan terhadap defisit anggaran sambil menjaga inflasi, ujar para ekonom.
Siapa pun yang menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober akan harus segera mengatasi masalah tersebut.
Subsidi-subsidi itu membuat pemerintah harus mengeluarkan sekitar US$20 miliar per tahun dan hal itu merupakan faktor utama di belakang defisit transaksi berjalan lebih dari 2 persen dari produk domestik bruto pada kuartal pertama tahun ini, dan defisit anggaran yang diharapkan mencapai 2,5 persen produk domestik bruto tahun ini.
Jokowi telah mengatakan pada media lokal bahwa ia akan secara perlahan mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) selama periode empat sampai lima tahun.
Harga bahan bakar Indonesia termasuk yang paling murah di wilayah Asia, mencapai Rp 6.500 per liter untuk premium dan Rp 5.500 untuk solar.
Peningkatan tahunan sampai Rp 1.500 untuk BBM dapat dikelola dan seharusnya dapat membantu mencegah demonstrasi di jalanan seperti pada 2005 dan 2008, menurut Sri Adiningsih, penasihat ekonomi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Sri mengatakan uang subsidi lebih baik digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan dan kereta.
Harga-harga bahan bakar dinaikkan 33 persen pada 2013. Namun Presiden Yudhoyono meringankan kenaikan itu dengan menyediakan paket kompensasi Rp 9 triliun kepada jutaan keluarga miskin, dan tidak ada protes besar melawan harga-harga bahan bakar yang lebih tinggi.
Calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, diperkirakan akan mempertahankan harga-harga BBM tapi akan memberlakukan langkah-langkah untuk menjamin subsidi-subsidi hanya digunakan oleh kelas menengah ke bawah dan orang miskin.
“Kami akan tetap memberi subsidi pada rakyat, tidak menguranginya,” ujar Kardaya Warnika, anggota parlemen dan penasihat energi senior untuk Gerindra.
“Kami tidak akan memberikan subsidi pada orang-orang yang tidak memerlukannya, misalnya orang asing,” ujar Kardaya, dengan menambahkan bahwa subsidi seharusnya diberikan pada mereka yang berpenghasilan kurang dari Rp 20 juta per bulan.
Lewat rencana Gerindra, para pemilik mobil harus mendaftarkan mobil mereka dan memasukkan penghasilan mereka untuk mendapatkan subsidi bahan bakar.
Beberapa ekonom yakin rencana Jokowi lebih baik dari kedua opsi itu untuk Indonesia.
“Pemotongan harga-harga adalah cara yang lebih baik,” ujar Santitarn Sathirathai, ekonom dari Credit Suisse. "Biasanya, ketika harganya salah, pengukuran kuantitatif memiliki penggunaan terbatas. Biasanya ada kebocoran.”
Wellian Wiranto, ekonom dengan OCBC Bank, mengatakan rencana Jokowi merupakan “cara terbersih” untuk menghapus subsidi, memberikan stabilitas fiskal yang akan bermanfaat bagi pasar obligasi Indonesia.
Opsi ketiga, salah satu yang oleh kementerian keuangan diharapkan ditambahkan ke anggaran 2015, adalah untuk menetapkan subsidi-subsidi bahan bakar pada jumlah tertentu. Hal itu akan membuat harga BBM menyesuaikan dengan harga pasar. (Reuters/Randy Fabi dan Wilda Asmarini)
Siapa pun yang menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober akan harus segera mengatasi masalah tersebut.
Subsidi-subsidi itu membuat pemerintah harus mengeluarkan sekitar US$20 miliar per tahun dan hal itu merupakan faktor utama di belakang defisit transaksi berjalan lebih dari 2 persen dari produk domestik bruto pada kuartal pertama tahun ini, dan defisit anggaran yang diharapkan mencapai 2,5 persen produk domestik bruto tahun ini.
Jokowi telah mengatakan pada media lokal bahwa ia akan secara perlahan mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) selama periode empat sampai lima tahun.
Harga bahan bakar Indonesia termasuk yang paling murah di wilayah Asia, mencapai Rp 6.500 per liter untuk premium dan Rp 5.500 untuk solar.
Peningkatan tahunan sampai Rp 1.500 untuk BBM dapat dikelola dan seharusnya dapat membantu mencegah demonstrasi di jalanan seperti pada 2005 dan 2008, menurut Sri Adiningsih, penasihat ekonomi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Sri mengatakan uang subsidi lebih baik digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan dan kereta.
Harga-harga bahan bakar dinaikkan 33 persen pada 2013. Namun Presiden Yudhoyono meringankan kenaikan itu dengan menyediakan paket kompensasi Rp 9 triliun kepada jutaan keluarga miskin, dan tidak ada protes besar melawan harga-harga bahan bakar yang lebih tinggi.
Calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, diperkirakan akan mempertahankan harga-harga BBM tapi akan memberlakukan langkah-langkah untuk menjamin subsidi-subsidi hanya digunakan oleh kelas menengah ke bawah dan orang miskin.
“Kami akan tetap memberi subsidi pada rakyat, tidak menguranginya,” ujar Kardaya Warnika, anggota parlemen dan penasihat energi senior untuk Gerindra.
“Kami tidak akan memberikan subsidi pada orang-orang yang tidak memerlukannya, misalnya orang asing,” ujar Kardaya, dengan menambahkan bahwa subsidi seharusnya diberikan pada mereka yang berpenghasilan kurang dari Rp 20 juta per bulan.
Lewat rencana Gerindra, para pemilik mobil harus mendaftarkan mobil mereka dan memasukkan penghasilan mereka untuk mendapatkan subsidi bahan bakar.
Beberapa ekonom yakin rencana Jokowi lebih baik dari kedua opsi itu untuk Indonesia.
“Pemotongan harga-harga adalah cara yang lebih baik,” ujar Santitarn Sathirathai, ekonom dari Credit Suisse. "Biasanya, ketika harganya salah, pengukuran kuantitatif memiliki penggunaan terbatas. Biasanya ada kebocoran.”
Wellian Wiranto, ekonom dengan OCBC Bank, mengatakan rencana Jokowi merupakan “cara terbersih” untuk menghapus subsidi, memberikan stabilitas fiskal yang akan bermanfaat bagi pasar obligasi Indonesia.
Opsi ketiga, salah satu yang oleh kementerian keuangan diharapkan ditambahkan ke anggaran 2015, adalah untuk menetapkan subsidi-subsidi bahan bakar pada jumlah tertentu. Hal itu akan membuat harga BBM menyesuaikan dengan harga pasar. (Reuters/Randy Fabi dan Wilda Asmarini)
