Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Filipina, Regina Lopez, tidak akan mempertimbangkan lagi keputusannya untuk menutup 23 dari 41 tambang di negara itu, dengan mengatakan bahwa Filipina "tidak layak untuk pertambangan."
Lopez minggu lalu memerintahkan tambang-tambang itu untuk ditutup secara permanen dan menangguhkan lima lainnya, mengejutkan para produsen mineral yang telah berjanji akan membalikkan keputusan itu yang menurut mereka akan berdampak pada 1,2 juta orang.
Menteri berusia 63 tahun itu membela keputusannya, yakin akan sifat pertambangan yang merusak.
"Setiap kali kita bertahan dengan tambang terbuka dan setiap kali kita bertahan dengan kolam 'tailing' (buangan tambang) kita membuat negara ini berisiko," ujar Lopez kepada Reuters dalam wawancara Senin (6/2) di kantornya di Manila.
"Ini sangat tidak adil. Saya akan blak-blakan mengatakan bahwa Filipina tidak layak untuk pertambangan. Karena kita adalah ekosistem pulau dengan keragaman hayati dan endemisitas yang tidak ada duanya."
Filipina merupakan pemasok bijih nikel terbanyak di dunia dan Lopez mengatakan bahwa tambang-tambang yang ditutup mewakili sekitar setengah dari hasil produksi negara.
Harga nikel tiga bulan di Bursa Logam London naik 1,4 persen menjadi US$10.370 per ton hari Senin. Harga logam itu mencapai tingkat tertinggi dalam tiga minggu terakhir menjadi $10.500 hari Kamis ketika Lopez mengumumkan penutupan tambang.
Sebuah tim yang mengkaji audit tambang Filipina merekomendasikan penangguhan operasi-operasi dan pembayaran denda pelanggaran lingkungan, bukannya penutupan, menurut dua orang yang mengetahui isu ini.
Lopez mengatakan ia memilih menutup banyak tambang secara permanen agar ia dapat mengakses dana-dana rehabilitasi.
"Jika ditutup, saya dapat memulihkan lahan. Ditutup karena tidak bisa lagi kita memiliki pertambangan di daerah aliran sungai," ujarnya.
Lopez meluncurkan audit lingkungan untuk tambang-tambang itu bulan Juli, awalnya menangguhkan 10 tambang dan mengatakan 20 lagi berisiko ditutup. Ia merupakan aktivis veteran lingkungan hidup yang mengambil alih departemen yang mengawasi sektor pertambangan itu Juni lalu ketika Presiden Rodrigo Duterte menjabat.
Duterte, yang telah mengatakan bahwa Filipina dapat bertahan tanpa industri pertambangan, telah mendukung keputusan Lopez. Ia akan mempresentasikannya secara formal dalam rapat kabinet Selasa.
Keputusan menteri itu untuk menutup dan menangguhkan tambang-tambang adalah "ilegal dan tidak adil," mengorbankan industri yang telah membayar sejumlah besar pajak dan biaya kepada pemerintah, menurut organisasi industri pertambangan negara itu Senin.
Lopez bertahan dengan keputusannya. "Mereka membunuh sungai-sungai kita, aliran-aliran air kita, mereka menambang di daerah aliran sungai. Itu melawan undang-undang pertambangan," ujarnya. [hd]
