Ethiopia menuduh Amerika "mencampuri" urusan dalam negerinya setelah AS memberlakukan pembatasan visa pada pejabat Ethiopia yang dituduh memicu konflik yang sedang berlangsung di wilayah Tigray.
“Jika upaya mencampuri urusan internal kami dan merusak hubungan bilateral yang telah berusia seabad terus berlanjut, pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia terpaksa akan mengkaji kembali hubungannya dengan Amerika yang mungkin berdampak di luar hubungan bilateral kita, " kata Kementerian Luar Negeri Ethiopia dalam sebuah pernyataan, Senin (24/5).
Kementerian itu menambahkan langkah tersebut "secara serius akan merusak hubungan bilateral yang telah berlangsung lama dan penting ini."
Pemerintah AS hari Minggu mengumumkan pembatasan visa terhadap beberapa pejabat Ethiopia dan Eritrea yang dikatakan "tidak mengambil langkah berarti untuk mengakhiri permusuhan" di wilayah Tigray.
"Orang-orang di Tigray terus mengalami pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, dan kekejaman, dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan diblokir oleh militer Ethiopia dan Eritrea serta aktor bersenjata lainnya," kata pernyataan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
Selain pembatasan visa, Blinken juga mengumumkan pembatasan bantuan ekonomi dan keamanan ke Ethiopia. Ia menambahkan bantuan kemanusiaan akan terus berlanjut.
Pernyataan Kementerian Luar Negeri Ethiopia mengatakan "kecenderungan pemerintah AS untuk memperlakukan pemerintah Ethiopia sejajar dengan Front Pembebasan Rakyat Tigrayan (TPLF) menyedihkan. Tidak ada yang lebih jelas daripada pembatasan ini untuk memahami pendekatan keliru pemerintahan tersebut," bunyi pernyataan itu.
Pemerintah Ethiopia telah menyatakan TPLF sebagai organisasi teroris.
Pernyataan itu menambahkan bahwa pemerintah Ethiopia telah "memenuhi komitmennya" untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Tigray. Ia mengatakan telah bekerja dengan komunitas internasional untuk menanggapi krisis kemanusiaan yang dipicu oleh konflik tersebut.
Ribuan orang telah tewas dalam pertempuran antara pasukan pemerintah pusat Ethiopia dan kelompok bersenjata TPLF, yang mendominasi politik dan ekonomi Ethiopia selama hampir dua dekade hingga Abiy Ahmed diangkat sebagai perdana menteri pada 2018.
Konflik tersebut juga memicu krisis kemanusiaan besar di Tigray, mendorong jutaan orang ke dalam kelaparan kronis dan kekurangan gizi.
Ketegangan antara perdana menteri dan TPLF tahun lalu berkobar menjadi bentrokan dan memicu serangan pemerintah pada November.
Pasukan Ethiopia dan pasukan Eritrea dituduh melakukan pembantaian di wilayah tersebut.
"Amerika mengecam keras pembunuhan, pemindahan paksa, kekerasan seksual sistemik, pelecehan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Kami sama terkejutnya dengan penghancuran properti sipil termasuk sumber air, rumah sakit, dan fasilitas medis, yang terjadi di Tigray" kata Blinken dalam pernyataan hari Minggu. [my/lt]
