Suatu undang-undang otonomi lokal penting yang disahkan pekan ini di ibukota Filipina, Manila, memberi warga Muslim Filipina harapan baru bagi penyelesaian konflik untuk mendapatkan otonomi yang telah berlangsung setengah abad. Konflik tersebut telah menewaskan 120 ribu orang dan menarik kedatangan kelompok teroris ISIS.
Undang-Undang Organik Bangsamoro mendapat persetujuan penuh dari Kongres dan disahkan presiden pekan ini. Undang-undang tersebut menyusul perjanjian perdamaian yang ditandatangani kelompok separatis yang paling mapan, Front Pembebasan Islam Moro.
Berdasarkan undang-undang ini, negara akan memberi dana dan kontrol lokal atas sumber daya alam bagi pemerintah daerah di kawasan di Mindanao, Filipina Selatan, yang sebagian besar penduduknya Muslim.
Undang-undang itu mendapat dukungan luas di Mindanao. Warga Muslim memperingatkan bahwa kelompok-kelompok separatis dan etnis yang banyak di kawasan tersebut harus berbagi kekuasaan agar undang-undang itu efektif.
Perasaan mengenai kurangnya pemimpin lokal serta kurangnya komitmen pemerintah pusat telah merugikan rezim otonomi yang berkuasa di Mindanao sekarang ini, jelas mereka. [uh]
