Perubahan iklim, ketidakstabilan politik, dan reformasi ekonomi mendominasi pembahasan dalam Forum Negara-negara Kepulauan di Pasifik yang diadakan di Auckland, Selandia Baru.
Ketua forum itu, Anote Tong dari Kiribati, mengatakan negaranya yang lokasinya lebih rendah dari permukaan laut perlahan-lahan terendam air karena pemanasan global mengakibatkan naiknya permukaan air laut, memaksa pemerintah negara kepulauan mempertimbangkan untuk memindahkan 100.000 warganya ke pulau-pulau buatan yang terapung.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menghadiri pertemuan itu. Ia mengatakan kelangsungan hidup negara-negara kepulauan di Pasifik terancam oleh perubahan iklim.
Ban juga mengomentari tindakan yang mungkin diambil sehubungan dengan tuduhan pelanggaran HAM di Fiji setelah kudeta militer tahun 2006.
Ia mengatakan, “Saya sudah memperkirakan anggota-anggota PBB akan mengangkat isu ini ke Dewan HAM dan, apabila ada keputusan, saya bisa meminta Komisaris Tinggi urusan HAM agar mengirim misi pencari fakta ke sini.”
Kiribati menghimbau agar Fiji diterima kembali dalam forum yang beranggotakan 16 negara itu, dan menegaskan bahwa penangguhan keanggotaannya dua tahun lalu, setelah kudeta militer, tidak menghasilkan apa pun.
Namun, Australia dan Selandia Baru yang merupakan kekuatan-kekuatan regional yakin bahwa pemerintahan Fiji yang dikuasai militer harus terus dikucilkan sampai Fiji setuju mengadakan pemilu baru.
Perdana Menteri Selandia Baru John Key mengatakan mayoritas negara anggota masih mendukung larangan itu.
“Ini adalah isu yang, dari waktu ke waktu, muncul dalam pembahasan dan kemarin malam, kami mengadakan pembicaraan mendalam mengenai hal itu. Namun, para pemimpin, bersatu pandangan bahwa Fiji perlu mengadakan pemilu yang bebas dan adil pada waktunya. Jika Fiji tidak melakukannya, kami yakin dikeluarkannya Fiji dari Forum Pasifik adalah keputusan yang tepat,” ujarnya.
Tuan rumah pertemuan itu tahun ini, Selandia Baru, ingin mengajukan pembahasan isu reformasi ekonomi. Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Murray McCully, mengatakan perkembangan bidang-bidang perikanan dan pariwisata yang dijalankan oleh pemerintah kawasan itu “terlalu lamban, birokratis, dan tidak praktis”.
