Gubernur pulau Jepang selatan, Okinawa, mengatakan ia akan mencabut ijin pembangunan pangkalan udara baru Amerika Serikat di pulau itu, setelah pembicaraan dengan pemerintahannya dan para pejabat di Tokyo dihentikan.
Takeshi Onaga mengatakan kepada wartawan hari Senin (14/9) bahwa pemerintahnya mengambil tindakan setelah menemukan "cacat" dalam ijin asli yang dikeluarkan oleh pendahulunya. Keputusan tersebut diumumkan hanya beberapa hari setelah dimulainya kembali pembangunan yang berlokasi di dekat Henoko, sebuah desa pesisir terpencil di Okinawa. Pembangunan telah ditangguhkan selama satu bulan untuk memungkinkan negosiasi.
Onaga terpilih menjadi gubernur tahun lalu, telah berjanji untuk memblokir relokasi Korps Marinir AS "Pangkalan Udara Militer Futenma" dari daerah padat penduduk Okinawa ke Henoko, dan bukannya memindahkan fasilitas ke pulau lain. Tokyo dan Amerika Serikat telah menegosiasikan relokasi tersebut berdasarkan keluhan warga atas polusi suara dari pangkalan udara dan sejumlah besar personil militer AS di pulau itu. Lebih dari 19.000 Marinir AS ditempatkan di Okinawa untuk menanggapi ancaman regional secara cepat, memberikan bantuan untuk penangulangan bencana dan membela kepentingan Amerika Serikat dan Jepang.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan kepada wartawan hari Senin bahwa pembangunan pangkalan militer baru di Henoko akan terus dilanjutkan meskipun ada keputusan dari Gubernur Onaga ini. Pemerintah pusat bisa mengajukan gugatan terhadap Onaga untuk memblokir aksinya.
"Kami telah membahas masalah ini karena kami telah menerima permintaan dari prefektur Okinawa 19 tahun yang lalu. Kami kemudian memutuskan untuk pindah dari Okinawa berdasarkan perjanjian antara Amerika Serikat-Jepang dan menyepakati kebijakan ini sehingga dapat mengurangi bahaya keberadaan pangkalan udara Futenma [dekat daerah perumahan] dan penutupannya. Komentar Gubernur Onaga ini sangat disesalkan, karena saya melihat Gubernur mengabaikan upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini sejak adanya perjanjian untuk menghapuskan bahaya [pangkalan udara Futenma], "kata Suga.
