Ombudsman menyampaikan sejumlah masukan terkait program bantuan sosial yang diberikan pemerintah setelah kenaikan harga BBM. Kepala Pemeriksaan VI Ombudsman RI, Ahmad Sobirin mengatakan, salah satu masukannya yaitu meminta pemerintah untuk memvalidasi penerima bantuan agar tepat sasaran. Selain itu, ia mengajak komunitas pers untuk ikut mengawasi penyaluran bantuan sosial.
"Kami berharap dalam distribusi terdapat sistem yang mengakomodir perbaikan data berjalan untuk meminimalisir kendala administratif yang mengakibatkan gagal atau tidak terdistribusi," jelas Ahmad Sobirin, Kamis (8/9/2022).
Sobirin menambahkan terdapat tiga kebijakan bansos pemerintah yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah yang mencapai Rp 24,17 triliun. Rinciannya BLT senilai Rp12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga dan BSU senilai Rp9,6 triliun bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta atau sesuai UMP, sementara bansos pemerintah daerah sebesar Rp2,17 triliun sebagai tambahan bantuan masyarakat.
Selain soal data, Ombudsman juga menemukan kebijakan bansos ini masih kurang disosialisasi dan belum ada pendampingan teknis dalam distribusi. Ini seperti yang terjadi pada bantuan dari pemda yang belum diketahui masyarakat.
"Data dan daftar penerima bantuan belum diketahui oleh masyarakat sasaran penerima dan masih terjadi interpretasi yang beragam," tambah Sobirin.
Kemnaker: Persiapan BSU Mendadak
Kementerian Ketenagakerjaan tidak mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo akan menaikkan harga BBM pada Sabtu (3/9) lalu. Karena itu, kata Sesditjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Surya Lukita Warman, persiapan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) dilakukan secara mendadak. Kendati demikian, ia mengklaim kementerian sudah siap menyalurkan BSU pada pekan ini karena sudah pernah dilakukan pada 2020 dan 2021.
"Hari Jumat (10/9/2022) paling lambat sudah bisa kami salurkan. Nama programnya sama dengan tahun 2020 dan 2021," jelas Surya Lukita.
Surya menambahkan BSU 2022 bertujuan untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM, berbeda dengan dua tahun sebelumnya yang bertujuan mengatasi dampak pandemi COVID-19. Menurutnya, kementerian telah mengoreksi data jumlah pekerja yang akan menerima bantuan dari sekitar 16 juta menjadi 14,6 juta yang memenuhi syarat. Adapun persyaratannya adalah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dengan pengecualian untuk PNS dan TNI-Polri.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat mengatakan pihaknya telah memvalidasi dan mengintegrasi sistem informasi kesejahteraan sosial untuk ketepatan penerima bansos. Kata dia, validasi data tersebut juga melibatkan pemerintah daerah. Hasilnya 33,8 juta penerima bansos telah diperbaiki daerah, dengan 16,4 juta terdaftar sebagai penerima baru, dan 3,6 juta tidak layak menerima bansos.
"Dan 3,6 juta yang tidak dilayakkan mendapatkan bansos oleh pemda setelah diverifikasi Kemensos melalui 74 ribu pendamping yang tersebar di semua wilayah," jelas Harry Hikmat.
Harry menambahkan kementeriannya bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk penyaluran bansos di daerah-daerah terluar dan terpencil. Penyaluran di wilayah ini juga melibatkan perangkat desa dan tokoh agama agar tepat sasaran.
Di samping itu, ia mengklaim partisipasi masyarakat dalam penyaluran bansos cukup tinggi. Ini terlihat dari website cekbansos.kemensos.go.id yang telah dilihat sekitar 125 juta kali. [sm/ab]
Forum