Kelompok HAM Human Rights Watch mengimbau Pemerintah Afrika Selatan agar memperluas penyelidikan tentang penembakan yang dilakukan polisi terhadap para pekerja tambang yang berdemonstrasi.
Tiga puluh empat pekerja tambang ditembak mati tanggal 16 Agustus di Pertambangan Platina Lonmin di Marikana, Afrika Selatan.
Human Rights Watch mengatakan Komisi Penyelidik itu harus independen, tidak memihak, dan mempertimbangkan akar penyebab kekerasan itu. Presiden Zuma mengumumkan akan membentuk panel penyelidikan sehari setelah penembakan tersebut.
Hukum Afrika Selatan mensyaratkan pernggunaan kekerasan oleh polisi hanya bila terpaksa dan diperlukan – dan penggunaan senjata tajam harus didasarkan pada adanya ancaman kekerasan yang serius terhadap polisi atau pihak lainnya.
Direktur Human Rights Watch untuk Afrika Selatan Cameron Jacobs mengatakan, penyelidikan itu harus segera dimulai.
“Kami ingin memastikan tidak ada permainan politik dan Komisi Penyelidikan dibentuk secara serius. Itu adalah hal penting pertama yang harus dilakukan. Salah satu hal terpenting dari pembentukan Komisi Penyelidikan adalah memastikan bahwa badan itu adalah komisi penyelidikan lembaga peradilan, dan dipimpin oleh sembarang orang, ” papar Jacobs.
Ia mengatakan panel itu harus menyelidiki apa yang disebutnya “inti permasalahan yang lebih luas” yang mengakibatkan kematian para pekerja tambang itu, dan tidak terbatas pada penggunaan senjata api oleh polisi.
“Kita harus ingat bahwa 10 orang sebelum insiden 16 Agustus tewas dalam aksi kekerasan dan aksi mogok yang terjadi,” ujar Jacobs lagi.
Kekerasan itu sebagian disebabkan perselisihan antar serikat pekerja tambang. Tetapi Jacobs mengatakan, penyelidikan itu harus juga mempertimbangkan kondisi sosial di negara itu.
“Saya rasa hal yang juga memprihatinkan adalah tingkat kemiskinan, ketidakmerataan, dan perampasan hak rakyat yang tinggi di negara ini. Khususnya, dalam lima tahun belakangan, di Afrika Selatan terjadi berbagai demonstrasi karena tidak adanya layanan masyarakat, atau ketika para pekerja tambang mogok karena menginginkan upah dan kondisi perkerjaan yang lebih baik. Di Afrika Selatan dalam beberapa tahun belakangan ini, jenis-jenis demonstrasi seperti ini menjadi semakin berbau kekerasan,” imbuh Jacobs.
Penyelidikan serupa mengenai kekerasan 16 Agustus akan dilakukan oleh Direktorat Penyelidikan Kepolisian independen. Human Rights Watch mengatakan, harus diambil langkah-langkah sehingga kedua badan penyelidik itu saling melengkapi dan tidak bersaingan.
Tiga puluh empat pekerja tambang ditembak mati tanggal 16 Agustus di Pertambangan Platina Lonmin di Marikana, Afrika Selatan.
Human Rights Watch mengatakan Komisi Penyelidik itu harus independen, tidak memihak, dan mempertimbangkan akar penyebab kekerasan itu. Presiden Zuma mengumumkan akan membentuk panel penyelidikan sehari setelah penembakan tersebut.
Hukum Afrika Selatan mensyaratkan pernggunaan kekerasan oleh polisi hanya bila terpaksa dan diperlukan – dan penggunaan senjata tajam harus didasarkan pada adanya ancaman kekerasan yang serius terhadap polisi atau pihak lainnya.
Direktur Human Rights Watch untuk Afrika Selatan Cameron Jacobs mengatakan, penyelidikan itu harus segera dimulai.
“Kami ingin memastikan tidak ada permainan politik dan Komisi Penyelidikan dibentuk secara serius. Itu adalah hal penting pertama yang harus dilakukan. Salah satu hal terpenting dari pembentukan Komisi Penyelidikan adalah memastikan bahwa badan itu adalah komisi penyelidikan lembaga peradilan, dan dipimpin oleh sembarang orang, ” papar Jacobs.
Ia mengatakan panel itu harus menyelidiki apa yang disebutnya “inti permasalahan yang lebih luas” yang mengakibatkan kematian para pekerja tambang itu, dan tidak terbatas pada penggunaan senjata api oleh polisi.
“Kita harus ingat bahwa 10 orang sebelum insiden 16 Agustus tewas dalam aksi kekerasan dan aksi mogok yang terjadi,” ujar Jacobs lagi.
Kekerasan itu sebagian disebabkan perselisihan antar serikat pekerja tambang. Tetapi Jacobs mengatakan, penyelidikan itu harus juga mempertimbangkan kondisi sosial di negara itu.
“Saya rasa hal yang juga memprihatinkan adalah tingkat kemiskinan, ketidakmerataan, dan perampasan hak rakyat yang tinggi di negara ini. Khususnya, dalam lima tahun belakangan, di Afrika Selatan terjadi berbagai demonstrasi karena tidak adanya layanan masyarakat, atau ketika para pekerja tambang mogok karena menginginkan upah dan kondisi perkerjaan yang lebih baik. Di Afrika Selatan dalam beberapa tahun belakangan ini, jenis-jenis demonstrasi seperti ini menjadi semakin berbau kekerasan,” imbuh Jacobs.
Penyelidikan serupa mengenai kekerasan 16 Agustus akan dilakukan oleh Direktorat Penyelidikan Kepolisian independen. Human Rights Watch mengatakan, harus diambil langkah-langkah sehingga kedua badan penyelidik itu saling melengkapi dan tidak bersaingan.
