Pemerintah Republik Demokratik Kongo (DRC) telah melarang seorang peneliti hak asasi manusia untuk terus bekerja di negara itu dalam apa yang dikatakan lembaganya “upaya terakhir untuk menghambat pelaporan HAM selama periode meningkatnya tekanan pemerintah di sana."
Human Rights Watch hari Selasa (9/8) mengatakan bahwa pemerintah DRC telah mencabut izin kerja peneliti senior Ida Sawyer setelah memperbarui izin kerjanya selama tiga tahun pada bulan Mei 2016. Sawyer sudah bekerja di DRC sejak tahun 2008.
HRW mengatakan pihak imigrasi tanggal 3 Juli “tanpa diduga dan tanpa penjelasan” membatalkan izin barunya ketika Sawyer berada di bandar udara utama Kinshasha setelah perjalanan ke luar negeri.
Menurut lembaga tersebut, Sawyer mengajukan permintaan izin kerja baru tapi hari Senin ditolak dan ia diperintahkan untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam.
HRW mengatakan tidak ada alasan yang diberikan atas penolakan permintaan izin baru dan mengatakan peneliti yang mengamati pelanggaran-pelanggaran HAM itu akan mematuhi perintah itu dan meninggalkan DRC.
Menurut HRW, pemerintah DRC sejak Januari 2015 melakukan “penumpasan brutal” terhadap mereka yang menyampaikan atau menentang upaya-upaya perluasan kewenangan Presiden Joseph Kabila di luar mandat konstitusinya yang membatasi jabatannya selama dua periode yang akan berakhir 19 Desember.
Pejabat senior pemerintah mengatakan pemilu tidak bisa diadakan sebelum akhir tahun karena keterbatasan teknis, logistik dan keuangan. [my/al]
