Dalam laporan tahunan yang dilansirnya hari Minggu, Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di New York menghargai Burma karena membebaskan ratusan tahanan politik, tetapi menyerukan proses independen untuk menelaah kondisi dan lokasi para tahanan politik lainnya.
Laporan itu menyebutkan Burma telah gagal, khususnya dalam menghentikan pelanggaran terkait perang saudara yang telah berlangsung lama di beberapa daerah kesukuan. HRW juga menuduh militer Burma melakukan penyiksaan, pemerkosaan, kerja paksa dan penggunaan ranjau darat.
Pemerintah Burma telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan beberapa kelompok etnis, termasuk persetujuan awal bulan ini dengan kelompok pemberontak Karen.
Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton mengatakan dalam lawatan ke Burma tahun lalu bahwa gencatan senjata semacam itu akan membantu meratakan jalan untuk mencapai persetujuan dengan Washington untuk melonggarkan sanksi-sanksi ekonomi yang diberlakukan terhadap Burma selama puluhan tahun kekuasaan militer.
HRW meminta Burma agar membebaskan semua tahanan politik, mengakhiri budaya kebal hukum dan menunjukkan melalui tindakan bahwa negara itu menghormati hak asasi.
