Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa mengatakan dalam sebuah pernyataan, hari Senin bahwa pembebasan para tahanan politik baru-baru ini di Burma menunjukkan bahwa pemerintah bertekad melanjutkan reformasi. Mereka juga menyambut pelonggaran pembatasan media dan usaha-usaha untuk berdamai dengan berbagai kelompok etnis di negara itu.
Uni Eropa mengatakan larangan visa harus dihapus untuk Presiden Burma, Wakil Presiden, anggota kabinet dan ketua dua majelis parlemen.
Uni Eropa mengatakan akan terus mengkaji kemungkinan pencabutan lebih banyak sanksi, dan jika Burma terus melangkah di jalur reformasi, pelonggaran sanksi bisa diterapkan akhir April.
Uni Eropa dan Amerika telah memberlakukan sanksi terhadap Burma selama bertahun-tahun karena pelanggaran HAM yang dilakukan bekas pemerintah militer.
Tahun lalu, pemerintah yang secara nominal sipil mulai berkuasa, dan para diplomat, termasuk Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri Inggris William Hague, mengunjungi Burma.
