Dalam laporan berjudul “Kajian Strategi IMF mengenai Kewajiban Pembayaran Utang yang Jatuh Tempo” yang dikeluarkan minggu ini, IMF menyebut Zimbabwe dan dua negara yang porak poranda akibat perang, Sudan dan Somalia, sebagai tiga negara Afrika yang gagal membayar utang.
Somalia dan Sudan telah menunggak utang sejak pertengahan dekade 1980-an, sementara Zimbabwe sejak 2001.
Sebelum dikeluarkannya laporan itu, Menteri Keuangan Zimbabwe, Tendai Biti berharap IMF akan mengumumkan berita baik minggu depan kepada negara Afrika itu, yang berutang 10 miliar dolar.
Ia mengatakan, “Kami yakin landasan makro-ekonomi kami kuat, dan tidak ada alasan sama sekali untuk tidak mengambil keputusan positif bagi kami. Arti penting keputusan IMF itu adalah keputusan itu memungkinkan kami mengatasi isu-isu tunggakan yang diakibatkan oleh sanksi terhadap Zimbabwe dalam mendapatkan sejumlah besar dana dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Afrika.”
Baru-baru ini, Pemerintah Zimbabwe menampik status Negara Miskin yang Memiliki Utang Besar (HIPC), yang bisa mengakibatkan negara itu menggadaikan sumber-sumber mineralnya untuk membayat utangnya yang besar.
Ekonomi Zimbabwe yang berdasarkan pertanian menukik awal tahun 2000 ketika negara itu melancarkan reformasi tanah yang kacau balau dan diwarnai kekerasan terhadap petani-petani komersial kulit putih, merampas lahan mereka, dan menyerahkan kepemilikan lahan kepada petani-petani desa.
Setelah satu dekade kemunduran, negara itu agak membaik sejak terbentuknya pemerintahan bersatu tahun 2009. Namun, Biti mengatakan, pemulihan akan tetap lemah dan sulit sampai Zimbabwe mendapat bantuan internasional untuk membuat industri-industrinya kembali berfungsi.
Somalia dan Sudan telah menunggak utang sejak pertengahan dekade 1980-an, sementara Zimbabwe sejak 2001.
Sebelum dikeluarkannya laporan itu, Menteri Keuangan Zimbabwe, Tendai Biti berharap IMF akan mengumumkan berita baik minggu depan kepada negara Afrika itu, yang berutang 10 miliar dolar.
Ia mengatakan, “Kami yakin landasan makro-ekonomi kami kuat, dan tidak ada alasan sama sekali untuk tidak mengambil keputusan positif bagi kami. Arti penting keputusan IMF itu adalah keputusan itu memungkinkan kami mengatasi isu-isu tunggakan yang diakibatkan oleh sanksi terhadap Zimbabwe dalam mendapatkan sejumlah besar dana dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Afrika.”
Baru-baru ini, Pemerintah Zimbabwe menampik status Negara Miskin yang Memiliki Utang Besar (HIPC), yang bisa mengakibatkan negara itu menggadaikan sumber-sumber mineralnya untuk membayat utangnya yang besar.
Ekonomi Zimbabwe yang berdasarkan pertanian menukik awal tahun 2000 ketika negara itu melancarkan reformasi tanah yang kacau balau dan diwarnai kekerasan terhadap petani-petani komersial kulit putih, merampas lahan mereka, dan menyerahkan kepemilikan lahan kepada petani-petani desa.
Setelah satu dekade kemunduran, negara itu agak membaik sejak terbentuknya pemerintahan bersatu tahun 2009. Namun, Biti mengatakan, pemulihan akan tetap lemah dan sulit sampai Zimbabwe mendapat bantuan internasional untuk membuat industri-industrinya kembali berfungsi.
