JAKARTA —
Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa pembatasan impor 13 jenis hortikultura dan daging sapi mulai Januari 2013 telah menyebabkan pemerintah menerima protes dari berbagai negara. Namun yang sudah secara resmi melakukan protes melalui WTO adalah Amerika Serikat, ujar Bayu.
“Amerika Serikat sudah mengajukan [protes] untuk hortikultura dan daging sapi. Sekarang kita sedang dalam proses konsultasi, kita punya waktu kurang lebih 60 hari untuk konsultasi itu. Dalam konslutasi Indonesia akan menjelaskan latar belakang kebijakannya dan sebagainya,” ujar Bayu dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/2).
“Kalau kita belum bersepakat maka WTO akan membuat panel untuk menyelesaikan perbedaan antar negara anggota WTO. Panel itu akan bekerja kemudian nanti akan minta Indonesia menjelaskan lagi, dia akan minta negara lain, dia akan minta ahli dan seterusnya. Proses diskusinya akan berjalan sampai nanti diputuskan oleh WTO kira-kira Indonesia itu sesuai atau tidak dengan janji Indonesia sendiri di WTO. Intinya begitu bukan menyalahkan dan kesepakatan umum di dalam WTO itu.”
Bayu menambahkan pemerintah tidak ingin ada pihak yang dirugikan dari pemberlakuan kebijakan pembatasan impor ini, namun pemerintah siap menerima protes dari negara lain selain Amerika Serikat.
“Saya tidak mau berspekulasi siapa yang dirugikan karena toh bisnis importasinya masih bisa berjalan. Kami sudah mendapatkan komunikasi dari beberapa negara lain yang juga katanya akan mengajukan hal sama, Australia, Selandia Baru, Kanada,” ujar Bayu.
Ia mengingatkan protes negara-negara terhadap satu negara yang dinilai menyimpang dalam hal perjanjian perdagangan adalah hal wajar. Hal serupa juga terjadi saat Indonesia protes terhadap penerapan kebijakan sistem perdagangan Amerika Serikat.
“Setiap negara punya kedaulatan untuk menetapkan kebijakan, sebagai contoh kita yang mengajukan keberatan kepada Amerika Serikat untuk rokok kretek. Pada waktu itu Amerika membuat kebijakan di dalam rokok tidak boleh ada aroma, flavor, tidak boleh ada rasa, rokok kretek kita yang ada cengkeh di dalamnya tidak boleh masuk ke Amerika,” ujar Bayu.
“Kita mengajukan keberatan dan mengatakan itu diskriminatif, setelah dua tahun prosesnya berjalan WTO mengatakan Amerika melanggar atau tidak sesuai dengan komitmen dia sendiri. Tetapi sampai dengan sekarang Amerika juga masih belum mencabut policy-nya di bidang itu, ini masih kita tunggu, terus bernegosiasi dengan dia mengenai kebijakan dibidang rokok.”
Pemerintah menghentikan sementara impor 13 jenis hortikultura dan daging sapi. Untuk 13 jenis hortikultura diberlakukan hingga enam bulan ke depan dan untuk daging sapi selama satu tahun ke depan. Alasan pemerintah selain untuk mengutamakan produk hasil petani dan pertenak dalam negeri, juga untuk menekan defisit neraca perdagangan yang pada tahun lalu tercatat sebesar US$1,63 miliar.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Nina Sapti, mengatakan kebijakan pembatasan impor harus didukung. Namun ia menilai kelemahan selama ini dilakukan pemerintah adalah minimnya data.
Menurutnya, sebelum memberlakukan kebijakan pembatasan impor seharusnya pemerintah memiliki data akurat jumlah kebutuhan jenis produk pangan dan kemampuan produksi di dalam negeri agar masalah kuota tidak menimbulkan pro kontra.
Ia menilai data terkait ekspor impor yang dikeluarkan pemerintah terkadang dinilai tidak akurat dan berubah-ubah sehingga dipertanyakan oleh negara-negara eksportir.
“Jadi yang diperlukan ini membangun data di Indonesia dan ini sengaja kalau saya lihat dengan reformasi yang ada sekarang keengganan itu sengaja dipelihara, ‘sudahlah, sudah ada komputernya tapi komputernya nggak berjalan.’ Komputer benar-benar ada di mana-mana tetapi sistem belum dibangun, kalau di Amerika kan online, jadi yang perlu dilakukan langkah-langkahnya itu yang tidak terjadi, tidak ada di Indonesia,” ujar Nina.
“Amerika Serikat sudah mengajukan [protes] untuk hortikultura dan daging sapi. Sekarang kita sedang dalam proses konsultasi, kita punya waktu kurang lebih 60 hari untuk konsultasi itu. Dalam konslutasi Indonesia akan menjelaskan latar belakang kebijakannya dan sebagainya,” ujar Bayu dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/2).
“Kalau kita belum bersepakat maka WTO akan membuat panel untuk menyelesaikan perbedaan antar negara anggota WTO. Panel itu akan bekerja kemudian nanti akan minta Indonesia menjelaskan lagi, dia akan minta negara lain, dia akan minta ahli dan seterusnya. Proses diskusinya akan berjalan sampai nanti diputuskan oleh WTO kira-kira Indonesia itu sesuai atau tidak dengan janji Indonesia sendiri di WTO. Intinya begitu bukan menyalahkan dan kesepakatan umum di dalam WTO itu.”
Bayu menambahkan pemerintah tidak ingin ada pihak yang dirugikan dari pemberlakuan kebijakan pembatasan impor ini, namun pemerintah siap menerima protes dari negara lain selain Amerika Serikat.
“Saya tidak mau berspekulasi siapa yang dirugikan karena toh bisnis importasinya masih bisa berjalan. Kami sudah mendapatkan komunikasi dari beberapa negara lain yang juga katanya akan mengajukan hal sama, Australia, Selandia Baru, Kanada,” ujar Bayu.
Ia mengingatkan protes negara-negara terhadap satu negara yang dinilai menyimpang dalam hal perjanjian perdagangan adalah hal wajar. Hal serupa juga terjadi saat Indonesia protes terhadap penerapan kebijakan sistem perdagangan Amerika Serikat.
“Setiap negara punya kedaulatan untuk menetapkan kebijakan, sebagai contoh kita yang mengajukan keberatan kepada Amerika Serikat untuk rokok kretek. Pada waktu itu Amerika membuat kebijakan di dalam rokok tidak boleh ada aroma, flavor, tidak boleh ada rasa, rokok kretek kita yang ada cengkeh di dalamnya tidak boleh masuk ke Amerika,” ujar Bayu.
“Kita mengajukan keberatan dan mengatakan itu diskriminatif, setelah dua tahun prosesnya berjalan WTO mengatakan Amerika melanggar atau tidak sesuai dengan komitmen dia sendiri. Tetapi sampai dengan sekarang Amerika juga masih belum mencabut policy-nya di bidang itu, ini masih kita tunggu, terus bernegosiasi dengan dia mengenai kebijakan dibidang rokok.”
Pemerintah menghentikan sementara impor 13 jenis hortikultura dan daging sapi. Untuk 13 jenis hortikultura diberlakukan hingga enam bulan ke depan dan untuk daging sapi selama satu tahun ke depan. Alasan pemerintah selain untuk mengutamakan produk hasil petani dan pertenak dalam negeri, juga untuk menekan defisit neraca perdagangan yang pada tahun lalu tercatat sebesar US$1,63 miliar.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Nina Sapti, mengatakan kebijakan pembatasan impor harus didukung. Namun ia menilai kelemahan selama ini dilakukan pemerintah adalah minimnya data.
Menurutnya, sebelum memberlakukan kebijakan pembatasan impor seharusnya pemerintah memiliki data akurat jumlah kebutuhan jenis produk pangan dan kemampuan produksi di dalam negeri agar masalah kuota tidak menimbulkan pro kontra.
Ia menilai data terkait ekspor impor yang dikeluarkan pemerintah terkadang dinilai tidak akurat dan berubah-ubah sehingga dipertanyakan oleh negara-negara eksportir.
“Jadi yang diperlukan ini membangun data di Indonesia dan ini sengaja kalau saya lihat dengan reformasi yang ada sekarang keengganan itu sengaja dipelihara, ‘sudahlah, sudah ada komputernya tapi komputernya nggak berjalan.’ Komputer benar-benar ada di mana-mana tetapi sistem belum dibangun, kalau di Amerika kan online, jadi yang perlu dilakukan langkah-langkahnya itu yang tidak terjadi, tidak ada di Indonesia,” ujar Nina.
