Amerika Serikat menyebut Tiongkok, Kamboja, Birma, dan Vietnam sebagai negara-negara Asia yang termasuk di antara negara-negara yang mempunyai prestasi hak azasi yang buruk dalam tahun 2010.
Dalam laporan HAM tahunan Departemen Luar Negeri Amerika, Amerika menyebut peningkatan usaha Tiongkok untuk membatasi kebebasan berbicara dan membungkam suara-suara politik independen. Juga disorot adalah kebiasaan pemerintah Birma memenjarakan para aktivis hak azasi dan pro-demokrasi, kekejaman maut pasukan keamanan Kamboja dan penindakan Vietnam terhadap para aktivis yang mengritik pemerintah dan menuntut kebebasan pers.
Laporan itu mengatakan penilaiannya mengenai Korea Utara dipengaruhi oleh kurangnya sumber independen di negara itu, tetapi mengemukakan bahwa Pyongyang terus menangkapi orang dengan sewenang-wenang, termasuk orang yang dicurigai melakukan kejahatan politik.
Satu kekecualian positif untuk daftar itu adalah Indonesia, di mana laporan Departemen Luar Negeri mendapati bahwa penghormatan hak azasi manusia sedang membaik. Deplu AS mencatat apa yang dikatakan 'perkembangan yang signifikan' dalam HAM di Kolombia, Indonesia dan Guinea, yang memilih presiden pertamanya secara demokratis sejak merdeka.
Di Tiongkok, pemerintah semakin sering menindak pengacara, aktivis, blogger, dan wartawan, serta membatasi internet.
Laporan itu mengatakan pihak berwenang di Tiongkok meningkatkan penculikan, penahanan rumah, dan penahanan sewenang-wenang, serta menindas minoritas budaya dan etnis di Tibet, Uighur, dan daerah-daerah di Tiongkok bagian Barat.
Di Birma, militer terus memerkosa dan menyiksa kaum sipil di daerah-daerah ethnik minoritas, sementara pemerintah tetap mengendalikan dengan ketat bhiksu Buddha negara itu. Laporan Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan negara tersebut juga bersalah menggunakan anak-anak sebagai tentara dan memperdagangkan manusia.
Laporan HAM tahunan Deplu AS yang dikeluarkan hari Jumat itu juga menyatakan harapan bahwa protes terhadap pemerintahan otoriter yang melanda kawasan Timur Tengah akan menghasilkan demokrasi yang berkesinambungan di wilayah itu. Laporan itu mengatakan jika protes itu berhasil, maka kawasan itu dan seluruh dunia akan membaik.
Saat menyampaikan laporan tahunan ke-35 soal kondisi HAM di seluruh dunia itu, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mengatakan mereka yang memperjuangkan reformasi dapat mengandalkan dukungan Amerika.
"Pemerintah AS akan mendukung mereka yang berusaha untuk memajukan upaya demokrasi dan HAM di mana pun mereka tinggal. Dan kita akan mendukung orang-orang yang melaksanakan kebebasan fundamental mereka dalam mengeluarkan pendapat dan berkumpul secara damai, baik secara pribadi, melalui media cetak atau internet."
Menlu Clinton mengatakan Laporan HAM yang dimandatkan oleh DPR Amerika untuk tahun ke-35 itu telah mengalami kemajuan selama rentang waktu itu.
Ia mengatakan Departemen Luar Negeri menyiapkan sebuah situs informasi baru tentang HAM yang disusun oleh badan pemerintah Amerika, dan setiap orang di seluruh dunia bisa mengaksesnya secara anonim.
