Para peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI menyerukan pendekatan baru untuk memerintah provinsi Papua.
Dalam studi yang dikeluarkan minggu ini, para pakar LIPI mengatakan eksperimen sembilan tahun “otonomi khusus” selama ini terhadap Papua telah gagal mengakhiri berbagai konflik di Papua.
Para pakar menghimbau tindakan tegas, layanan masyarakat yang lebih baik dan pengadilan khusus untuk menangani pelanggaran HAM.
Tim pakar peneliti juga mendesak pemerintah Indonesia berdialog dengan para pemimpin Papua, mengumandangkan himbauan bulan lalu oleh International Crisis Group, sebuah organisasi riset mengenai konflik.
Faktor utama yang mendorong sentimen separatis di Papua adalah kebijakan pemerintah yang membuat orang Indonesia lainnya pindah ke provinsi itu. Warga pribumi di Papua merasa mereka dirugikan secara ekonomi dan identitas budaya mereka terancam.
